Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Minta Polri Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 28/05/2019, 15:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi lewat aksi massa 21-22 Mei 2019 yang berujung pada kerusuhan.

Menurut Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, upaya tersebut dilakukan sejumlah oknum yang tidak dapat menerima kekalahan dalam Pemilu 2019.

"Padahal faktanya Pemilu 2019 berlangsung aman dan demokratis ditunjukkan dengan datangnya berbagai pengakuan para pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai presiden dengan wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Unggah Hoaks Anak Tewas Saat Aksi 22 Mei, Dokter Kandungan Ditangkap Polisi

Antoni mengatakan, tindakan para politisi tersebut mengancam demokrasi dengan fitnah yang bertubi-tubi terkait kecurangan Pemilu serta upaya menyulut kerusuhan 22 Mei untuk menggagalkan hasil Pemilu yang sah.

Oleh karena itu, PSI mendukung pihak Kepolisian mengusut tuntas dalang dibalik kerusuhan 22 Mei.

"Kami mendesak agar semua pihak termasuk mastermind dibalik kerusuhan untuk ditangkap diadili dan dihukum seberat-beratnya," ujarnya.

Baca juga: Sebar Video Hoaks Kerusuhan 22 Mei dan Hina Jokowi, PNS Ini Terancam 10 Tahun Penjara

Selanjutnya, Antoni mengatakan, penuntasan kasus kerusuhan 22 Mei akan menjadi modal penting untuk mempertahankan demokrasi dari kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan demokrasi.

"Dan upaya menyelamatkan demokrasi hari ini adalah dengan cara mengusut tuntas kerusuhan 22 Mei," pungkasnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir rusuh.

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang. Seorang korban meninggal dunia teridentifikasi terkena peluru tajam.

Kompas TV Didampingi kuasa hukum keluarga korban meninggal pada kekericuhan 21 dan 22 Mei lalu menemui Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Mereka menuntut polisi segera mengungkap penyebab kematian para korban. Perwakilan keluarga korban menunjukan sebanyak 32 bukti foto dan video peristiwa 21 dan 22 Mei 2019. Salah satu orang tua korban berharap polisi bisa menyelidiki kasus ini dengan tuntas. Orang tua Harun sudah mengizinkan anaknya diotopsi tetapi sampai saat ini belum menerima hasil otopsi tersebut. #RicuhAksi22Mei #KorbanMeninggalKericuhan #FadliZon
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com