Dewan Pakar Golkar Pastikan Tak Ada Munaslub hingga Desember 2019

Kompas.com - 27/05/2019, 21:22 WIB
Agung Laksono KOMPAS.com/HaryantipuspasariAgung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memastikan bahwa partainya tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2019.

Menurut Agung, sesuai jadwal, musyawarah nasonal (Munas) baru akan digelar pada Desember 2019.

"Tidak ada alasan dan tidak ada dasar untuk menggelar Munaslub," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Minta Jatah Menteri, Agung Laksono Sebut Golkar Punya Hak Tawar dalam Koalisi

Agung mengakui ada sebagian kecil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar yang menggulirkan wacana digelarnya Munaslub pasca pemilu 2019. Namun, suara tersebut tidak mewakili suara DPD secara keseluruhan.

Menurut Agung, isu Munaslub tidak tepat jika dikaitkan dengan pencapaian partai pada pemilu. Elektabilitas dan perolehan suara pada periode kepemimpinan Golkar saat ini tidak berbanding jauh dengan sebelumnya.

"Secara bertahap, melalui hasil perhitungan KPU, Golkar sudah melebihi hampir 13 persen. Ini sebuah karya yang patut diapresiasi," kata Agung.

Baca juga: Agung Laksono Bocorkan 9 Nama Kader Golkar Calon Pimpinan DPR dan MPR

Munas akan digelar pada 22 Desember 2019. Saat itu baru akan dilakukan pemilihan ketua dan pengurus, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Jadi tidak perlu dua kali kerja. Kami Dewan Pakar berpandangan tidak perlu Munaslub, tapi pada Desember ada musyawarah nasional," kata Agung.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X