Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Minta BPN Kendalikan Pendukungnya Saat Sidang MK

Kompas.com - 27/05/2019, 05:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengendalikan massa pendukungnya untuk menjaga ketertiban saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Juru Bicara BPN Andre Rosiade yang menyatakan BPN tak bisa melarang pendukungnya untuk hadir ke MK saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung.

"Ya namanya oganisasi itu ada penanggung jawab. Enggak bisa ada sebuah organisasi tidak ada penanggung jawab apalagi ini terkait dengan ketertiban umum. Maka mari kita jaga ketertiban umum," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Baca juga: Pengamat: MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Ia menyarankan daripada mengajak pendukungnya berdemonstrasi saat sidang soal gugatan hasil Pilpres berlangsung, lebih baik BPN fokus pada gugatan yang dilayangkan.

Hasto mengatakan, sebaiknya BPN fokus menyiapkan bukti materiil yang mampu menunjang tudingannya soal kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mari kita kedepankan proses hukum yang berkeadilan itu dengan baik. Kita jauhkan apa salah sangka. Kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi seluruh bukti-bukti materiil yang autentik," ujar Hasto.

"Jangan datang ke Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan sebuah isu tanpa bukti-bukti yang kuat. Itu yang kita harapkan," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Baca juga: Pengusaha Berharap Tak Terjadi Kerusuhan Saat Proses Sengketa Pilpres di MK

Andre sebelumnya menegaskan, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Namun, pihaknya juga tidak bisa menjamin sidang di MK nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa. Sebab, ada kemungkinan masyarakat datang atas inisiatif sendiri.

"BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi," kata Andre dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Kompas TV Terkait pernyataan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, Presiden Joko Widodo meminta jangan ada yang merendahkan Mahkamah Konstitusi karena MK sebagai institusi negara dibangun melalui sistem ketata-negaraan Indonesia. #MahkamahKonstitusi #BambangWidjojanto #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com