ICJR Nilai Pembatasan Akses Medsos Tak Tepat, Ini Alasannya

Kompas.com - 24/05/2019, 15:23 WIB
Ilustrasi pembatasan media sosial Shutterstock.comIlustrasi pembatasan media sosial

KOMPAS.com — Institut For Criminal Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan inisiatif pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan fitur layanan di berbagai media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (24/5/2019), mereka menyebut kebijakan ini tidak diperlukan. Sebab, kebijakan bertentangan dengan dua hal mendasar terkait hak setiap orang untuk mendapatkan informasi.

Hal pertama yang dilanggar dengan pemberlakuan kebijakan ini adalah hak berkomunkasi dan memperoleh informasi masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945, terutama terhadap pembatasan WhatsApp dan Line.


"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Kedua, kebijakan pembatasan ini juga tidak didahului dengan pemberitahuan kepada masyarakat atau dilakukan secara mendadak.

"Pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat," demikian pernyataan ICJR.

Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberi kewenangan terhadap negara untuk membatasi hak asasi manusia hanya ketika terjadi kondisi darurat yang membahayakan.

Dalam keadaan tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.

Terdapat dua kondisi mendasar yang harus dipenuhi sebelum kepala negara memberlakukan batasan-batasan terhadap hak asasi manusia.

Hal-hal itu adalah situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan presiden menetapkan secara resmi negara tengah dalam kondisi darurat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X