Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD mengajak semua pihak baik elite politik hingga masyarakat untuk merawat Indonesia dengan baik. Caranya, dengan bersama-sama mengedepankan sikap persatuan.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam pernyataan sikap bersama di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

"Kami mengajak segenap elite politik, para pemimpin formal dan non-formal, serta segenap lapisan masyarakat untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga bangsa ini agar terus terawat dengan baik untuk menyongsong masa depan yang baik," kata Mahfud.

GSK merespons berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu pasca-rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Wiranto Benar, Media Sosial Memang Bisa Mengeskalasi Kerusuhan 22 Mei

GSK didukung oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Quraish Shihab, Alwi Shihab, Alissa Wahid, Komarudin Hidayat, Romo Magnis Suseno, Abdul Mukti, Helmy Faishal Zaini hingga Romo Beny Susetyo.

Mahfud memandang, aksi kerusuhan yang terjadi tidak dilakukan atas perintah pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ia meyakini para perusuh tersebut bergerak secara sewenang-wenang dan melawan hukum.

"Gerakan itu, gerakan yang sebenarnya ada di luar jalur komando Paslon 02 Pak Prabowo-Sandiaga Uno. Karena Pak Prabowo sudah mengatakan akan menempuh jalur hukum, bukan jalur jalanan," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, kata Mahfud, GSK mendukung aparat keamanan mengambil tindakan tegas, profesional dan terukur dalam menangani para perusuh itu.

Baca juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak

"Kedua, aksi itu juga tidak bisa diterima klaimnya, atau tidak bisa mengklaim aksi bela Islam. Itu tidak ada kaitannya, malah banyak preman-preman yang banyak provokator itu. Sudah 257 orang yang saya baca sampai tadi malam itu semuanya ditangkap," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap para perusuh ini bisa diproses hukum sesuai koridor yang berlaku. Hal itu guna mencegah aksi-aksi serupa terulang lagi.

"Gerakan massa kalau mengajukan aspirasi, demo damai, itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau anarkistis juga ada hukumnya sendiri yang harus disikapi secara tegas oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Terakhir, ia mengapresiasi pihak Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Menurut dia, langkah itu merupakan upaya terbaik yang konstitusional.

Dengan demikian, dalil-dalil gugatan yang disampaikan bisa diuji dalam sidang sengketa nanti.

"Kita memberikan apresiasi silakan menempuh ke jalur hukum, dan kita mengawal hukumnya tidak membela paslonnya. Kita mengawal hukumnya agar MK benar-benar mengadili dan Pak Prabowo juga dengan timnya bisa mengajukan bukti yang cukup untuk itu. Percayalah MK punya mekanisme itu," kata dia.