Kepolisian Didorong Investigasi Informasi Warga Meninggal Saat Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 23/05/2019, 10:51 WIB
Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta investigasi menyeluruh perihal informasi 6 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang berlangsung pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019).

"Amnesty menyerukan agar pihak berwenang melakukan investigasi yang menyeluruh atas kematian tersebut, sesuai kaidah hukum nasional maupun internasional tentang hak asasi," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (23/5/2019).

Ia menekankan, aparat berwajib tetap perlu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani insiden tersebut.

Baca juga: Pascarusuh 22 Mei, Sarinah Dipenuhi Sampah hingga Plang Rusak

Menurut Usman, langkah itu dapat mencegah kericuhan meluas dan munculnya tindakan melawan hukum lainnya.

"Hal ini agar pihak keamanan dapat mencegah eskalasi ketegangan yang dapat menyulut kekerasan dan berada dalam koridor hukum yang benar," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat laporan adanya 6 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang berlangsung tadi malam.

Akan tetapi, polisi ingin memeriksa terlebih dahulu penyebab kematian tersebut.

"Sebelumnya saya dapat laporan dari Dokkes Polri ada 6 orang meninggal. Informasinya ada yang kena tertembak, ada yang kena senjata tumpul. Ini harus kita clear kan, di mana dan apa sebabnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (21/5/2019).

Baca juga: Perusuh 22 Mei, dari By Design, Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Namun, Tito menegaskan hal ini agar jangan sampai masyarakat menuduh polisi. Sebab, polisi melihat ada upaya menciptakan martir untuk menyalahkan aparat. 

Tujuannya, agar masyarakat marah dan menuduh polisi yang menjadi penyebab meninggalnya 6 orang tersebut.

Dugaan skenario martir ini diperkuat dengan terungkapnya senjata-senjata yang akan digunakan pada aksi 22 Mei.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X