Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi KPU: Di Papua, Nasdem, PAN, dan PKB 3 Besar

Kompas.com - 21/05/2019, 04:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019 untuk Provinsi Papua.

Rapat pleno rekapitulasi digelar di kantor KPU.

"Rekapitulasi suara pemilu Provinsi Papua sah," kata pimpinan rapat yang juga Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Hasil pemilu legislatif, Nasdem unggul dengan perolehan 787.753 suara.

Menyusul setelahnya, PAN dengan perolehan suara 443.393. Di urutan ketiga, PKB mendapat 399.011 suara.

Baca juga: Rekapitulasi Nasional Selesai, Jokowi-Maruf Menang di 21 Provinsi

Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, PDIP, Demokrat, Golkar, Gerindra, Perindo, PKS, PSI, Hanura, Berkarya, PPP, Garuda, PKPI, dan PBB.

Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi Papua menurut nomor urut partai politik:

1. PKB: 399.011

2. Gerindra: 221.282

3. PDI-P: 368.618

4. Golkar: 286.762

5. NasDem: 787.753

6. Garuda: 25.433

7. Berkarya: 52.143

8. PKS: 80.318

9. Perindo: 89.035

10. PPP: 45.435

11. PSI: 75.349

12. PAN: 443.393

13. Hanura: 59.401

14. Demokrat: 313.485

15. PBB: 15.840

16. PKPI: 18.319

Kompas TV 1.Polisi tangkap seorang guru honorer berinisial H asal Pamekasan, Jawa Timur karena tuliskan ancaman kepada Presiden Jokowi di Medsos. Menurut Polisi, H juga kerap sebarkan berita bohong di media sosial. 2. Hingga kini KPU sudah lakukan rekapitulasi suara 30 Provinsi. Pasangan Jokowi-Ma’ruf peroleh 76 juta lebih suara. Pasangan Prabowo-Sandi raih 62 juta lebih suara. 3. Polisi tingkatkan penjagaan di gedung KPU dan Bawaslu untuk antisipasi teroris hingga kerusuhan jelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019. Polisi juga akan tingkatkan pengamanan di tempat-tempat rawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com