Tolak Hasil Pilpres, Purnawirawan TNI/Polri Pendukung Prabowo Akan Ikut Unjuk Rasa 22 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 108 purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sedianya hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei.

Juru bicara Front Kedaulatan Rakyat, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, pihaknya menyaksikan berbagai kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.

"Ternyata kami melihat, menyaksikan, dan merasakan bahwa pemilu ini dilakukan dengan kecurangan-kecurangan sejak dimulai saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara," ujar Tyasno saat menggelar konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Dinkes DKI Beri Dukungan Kesehatan pada 22 Mei atas Permintaan KPU

"Kecurangan ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, kalau ini dilanjutkan tanpa menghilangkan kecurangan tersebut, yang terpilih adalah pemimpin yang suka curang, yang itu akan berakibat fatal pada kejayaan bangsa Indonesia," ucapnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mengatakan pihaknya mendukung aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi hasil pilpres.

Bahkan, menurut Tyasno, para purnawirawan TNI/Polri itu juga akan ikut berdemonstrasi di KPU saat pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara.

Baca juga: Pendukung Jokowi Batal Turun ke Jalan pada 22 Mei 2019, Ini Alasannya

"Sekarang rakyat sedang bergerak untuk melaksanakan perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kami sebagai purnawirawan TNI/Polri, tentu kami membantu dan bersama-sama dengan rakyat yang bergerak, untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tersebut," kata Tyasno.

Selain Tyasno, hadir pula dalam acara tersebut purnawirawan TNI/Polri yang menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, antara lain mantan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo.

Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.