Kemendagri dan BPIP Tandatangani MoU soal Pembinaan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 20/05/2019, 14:36 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) perihal Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Acara tersebut turut disaksikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

Plt Kepala BPIP Hariyono menuturkan bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian dari gotong royong.


"Bagi kita apa yang disarankan Ketua Dewan Pengarah agar Pancasila dibumikan yakni gotong royong kerjasama, saling berbagi untuk mencapai tujuan bersama. MoU ini bagian dari gotong royong," kata Hariyono saat memberikan sambutan.

Baca juga: Bertemu Maruf, Megawati Ceritakan Pertemuan BPIP dengan Presiden Jokowi

Acara diikuti dengan Lomba Cerdas Cermat di lingkungan internal Kemendagri.

Hariyono pun berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memiliki pengetahuan dan mengamalkan nilai Pancasila.

"Karena itu keyakinan kita bersama jangan sampai Aparatur Sipil Negara itu tidak tahu tentang nilai-nilai Pancasila, kalau tidak tahu Pancasila berarti tidak bisa mengamalkan," tuturnya.

Berikut poin-poin yang disepakati antara Kemendagri dan BPIP:

1. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifkasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

2. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila,

3. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,

4. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa,

5. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila,

6. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X