Kemendagri dan BPIP Tandatangani MoU soal Pembinaan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 20/05/2019, 14:36 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) perihal Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Acara tersebut turut disaksikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

Plt Kepala BPIP Hariyono menuturkan bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian dari gotong royong.

"Bagi kita apa yang disarankan Ketua Dewan Pengarah agar Pancasila dibumikan yakni gotong royong kerjasama, saling berbagi untuk mencapai tujuan bersama. MoU ini bagian dari gotong royong," kata Hariyono saat memberikan sambutan.

Baca juga: Bertemu Maruf, Megawati Ceritakan Pertemuan BPIP dengan Presiden Jokowi

Acara diikuti dengan Lomba Cerdas Cermat di lingkungan internal Kemendagri.

Hariyono pun berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memiliki pengetahuan dan mengamalkan nilai Pancasila.

"Karena itu keyakinan kita bersama jangan sampai Aparatur Sipil Negara itu tidak tahu tentang nilai-nilai Pancasila, kalau tidak tahu Pancasila berarti tidak bisa mengamalkan," tuturnya.

Berikut poin-poin yang disepakati antara Kemendagri dan BPIP:

1. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifkasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

2. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila,

3. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,

4. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa,

5. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila,

6. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X