Patahkan Tuduhan Kecurangan, TKN Pakai Data Milik BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 16/05/2019, 15:19 WIB
Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf menelisik data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang dipublikasikan pada acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Salah satu data kecurangan yang ditelisik adalah tentang tuduhan penggelembungan suara di Jawa Timur.

"Mereka bilang ada penggelembungan data di Jawa Timur," kata Juru bicara TKN, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: TKN: Kata BPN Ada TPS Siluman di Desa Nanggerang, Ternyata yang Menang 02


Arya lantas menunjukkan foto data tersebut yang tampak diambil dari dalam acara BPN.

Dalam foto tersebut, BPN menggambarkan selisih yang signifikan antara jumlah suara sah di Jawa Timur pada saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Saat Pilkada Jatim 2018, suara yang sah terhitung 19,5 juta. Pada Pilpres 2019, suara sah di Jatim menjadi 24,7 juta.

Foto yang merupakan cuplikan presentasi BPN itu juga berisi kesimpulan bahwa kurang dari satu tahun ada kenaikan 5,2 juta suara di Jawa Timur.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah. Sebab BPN tidak memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Semua kan mengakui tingkat partisipasi pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.

"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," kata dia.

Baca juga: Jimly: Jika Tak Mau ke MK Tak Apa-apa, tetapi Wajib Redakan Ketegangan

Arya tidak tahu apakah BPN sengaja menyebarkan pemahaman yang salah kepada pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut dia, ini adalah bentuk kebohongan terhadap rakyat.

Arya juga menyayangkan sikap BPN yang tebang pilih. Jika mengikuti logika BPN soal penggelembungan suara, kata Arya, seharusnya Medan juga disebut.

Dia mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Medan saat pilkada hanya 26 persen, sedangkan saat pilpres mencapai 80 persen.

"Tetapi BPN tidak bilang itu penggelembungan suara. Itu mereka tidak mempermasalahkan. Mereka abaikan karena mereka yang menang di sana," kata Arya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap adu data rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dinilai pihak BPN Prabowo-Sandi banyak kecurangan. KPU pun meminta pihak BPN untuk memaparkan segala kecurangan Pemilu di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara rapat Pleno ini digelar KPU sejak 12 Mei lalu. #BPN #KPU #PrabowoSandi

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X