Patahkan Tuduhan Kecurangan, TKN Pakai Data Milik BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 16/05/2019, 15:19 WIB
Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf menelisik data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang dipublikasikan pada acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Salah satu data kecurangan yang ditelisik adalah tentang tuduhan penggelembungan suara di Jawa Timur.

"Mereka bilang ada penggelembungan data di Jawa Timur," kata Juru bicara TKN, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: TKN: Kata BPN Ada TPS Siluman di Desa Nanggerang, Ternyata yang Menang 02

Arya lantas menunjukkan foto data tersebut yang tampak diambil dari dalam acara BPN.

Dalam foto tersebut, BPN menggambarkan selisih yang signifikan antara jumlah suara sah di Jawa Timur pada saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Saat Pilkada Jatim 2018, suara yang sah terhitung 19,5 juta. Pada Pilpres 2019, suara sah di Jatim menjadi 24,7 juta.

Foto yang merupakan cuplikan presentasi BPN itu juga berisi kesimpulan bahwa kurang dari satu tahun ada kenaikan 5,2 juta suara di Jawa Timur.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah. Sebab BPN tidak memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Semua kan mengakui tingkat partisipasi pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.

"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," kata dia.

Baca juga: Jimly: Jika Tak Mau ke MK Tak Apa-apa, tetapi Wajib Redakan Ketegangan

Arya tidak tahu apakah BPN sengaja menyebarkan pemahaman yang salah kepada pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut dia, ini adalah bentuk kebohongan terhadap rakyat.

Arya juga menyayangkan sikap BPN yang tebang pilih. Jika mengikuti logika BPN soal penggelembungan suara, kata Arya, seharusnya Medan juga disebut.

Dia mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Medan saat pilkada hanya 26 persen, sedangkan saat pilpres mencapai 80 persen.

"Tetapi BPN tidak bilang itu penggelembungan suara. Itu mereka tidak mempermasalahkan. Mereka abaikan karena mereka yang menang di sana," kata Arya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap adu data rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dinilai pihak BPN Prabowo-Sandi banyak kecurangan. KPU pun meminta pihak BPN untuk memaparkan segala kecurangan Pemilu di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara rapat Pleno ini digelar KPU sejak 12 Mei lalu. #BPN #KPU #PrabowoSandi

 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X