[BERITA POPULER] Amien Rais dan Wiranto | Rumah Menteri PUPR Kena Gusur | Kisah Sumanto Kini

Kompas.com - 16/05/2019, 06:19 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20/2018) malam.

1. Amien Rais: Wiranto, Hati-hati Anda!

Tim Asistensi Hukum Nasional yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mulai mengkaji aktivitas dan ucapan sejumlah tokoh setelah Pemilu 2019.

Salah satu tokoh yang dikaji ialah anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Terkait hal itu, Amien mengatakan, Wiranto telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau abuse of power sebagai Menko Polhukam.


"Jadi Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien saat ditemui seusai menghadiri acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Menurut Amien, Wiranto telah menggunakan kekuasaan untuk membidik lawan-lawan politiknya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpendapat, seharusnya seseorang tidak dapat ditangkap karena melontarkan kritik.

Baca selengkapnya: Amien Rais: Wiranto, Hati-hati Anda!

Baca juga: Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat

 

2. KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan saat ditemui di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan saat ditemui di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).
Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU. 

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU. 

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu. Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang. 

Baca selengkapnya: KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu

 

3. Jubir BPN Bilang Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Bukan Pileg 

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu tadi malam dalam konteks Pemilihan Presiden 2019. 

Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden. 

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres. 

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Baca selengkapnya: Jubir BPN Bilang Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Bukan Pileg

Baca juga: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, KPU: Tidak Ada Masalah, Laporkan Saja ke Lembaga Terkait

 

4. Kisah Sumanto Manusia Kanibal, Tak Lagi Makan Mayat, Kini Dampingi Pengasuhnya Ceramah ke Berbagai Kota

KH Supono Mustajab, pengasuh Sumanto sekaligus pemilik RSKJ H Mustajab, Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.KOMPAS.com/FADLAN MUKHTAR KH Supono Mustajab, pengasuh Sumanto sekaligus pemilik RSKJ H Mustajab, Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Pagi itu banyak orang lalu lalang di kompleks Rumah Sakit Khusus Jiwa H Mustajab, Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Tingkah lucu kadang dipertontonkan mereka.

"Jangan foto saya, saya bukan artis, tadi saya lihat kameranya menghadap ke saya," kata salah seorang pasien perempuan kepada wartawan sambil berjalan menuju apotek.

Tingkah aneh lain ditunjukkan oleh ibu paruh baya yang berada di sekitar area rawat inap.

Saat melihat kerumunan wartawan, ia mendekat dan memperkenalkan diri sebagai guru sebuah bimbingan belajar.

Demikian gambaran aktivitas di rumah sakit milik KH Supono Mustajab ini. Tempat di mana 225 orang pengidap gangguan jiwa, termasuk Sumanto yang sempat menghebohkan Indonesia karena memakan bangkai manusia ini, menjalani pengobatan.

Menurut Supono, selama bulan Ramadhan Sumanto dan rekan-rekannya tidak menjalani puasa.

Namun, mereka tetap mengikuti shalat tarawih berjamaah di kompleks rumah sakit sekaligus kediaman KH Supono.

Baca selengkapnya: Kisah Sumanto Manusia Kanibal, Tak Lagi Makan Mayat, Kini Dampingi Pengasuhnya Ceramah ke Berbagai Kota

 

5. Rumah Menteri Basuki di Bekasi Kena Gusur Tol Becakayu

Menteri PUPR Basuki HadimuljonoKompas.com / Dani Prabowo Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Twit Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta Mahfud MD di akun Twitter pribadinya menjadi viral.

Kali ini bukan cuitan tentang politik, atau sengketa hukum tata negara, melainkan apresiasi Mahfud terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang merelakan rumah pribadinya dibebaskan demi pembangunan jalan tol.

Mahfud mengatakan, Basuki adalah pimpinan pembuat jalan tol, tetapi rumah dia akan digusur. Hal ini sangat berbeda dengan pejabat daerah lain yang justru meminta pembelokan rencana jalan tol agar tak melewati tanah pribadinya.

"Hormat utk Pak Basuki," ucap Mahfud.

Twit yang diunggah pada Rabu (14/5/2019) pukul 15.17 WIB ini telah di-retweet sebanyak 3.143 kali dan disukai 7.806 orang.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaya membenarkan cuitan Mahfud.

Menurut dia, rumah Basuki yang berada di Rawa Semut, Kompleks Pengairan-PU, Bekasi Timur, itu merupakan bagian dari Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Baca selengkapnya: Rumah Menteri Basuki di Bekasi Kena Gusur Tol Becakayu

 

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Close Ads X