Salin Artikel

[BERITA POPULER] Amien Rais dan Wiranto | Rumah Menteri PUPR Kena Gusur | Kisah Sumanto Kini

Tim Asistensi Hukum Nasional yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mulai mengkaji aktivitas dan ucapan sejumlah tokoh setelah Pemilu 2019.

Salah satu tokoh yang dikaji ialah anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Terkait hal itu, Amien mengatakan, Wiranto telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau abuse of power sebagai Menko Polhukam.

"Jadi Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien saat ditemui seusai menghadiri acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Menurut Amien, Wiranto telah menggunakan kekuasaan untuk membidik lawan-lawan politiknya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpendapat, seharusnya seseorang tidak dapat ditangkap karena melontarkan kritik.

Baca selengkapnya: Amien Rais: Wiranto, Hati-hati Anda!

 

2. KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi

Hal ini disampaikan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU. 

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU. 

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu. Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang. 

Baca selengkapnya: KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi

 

3. Jubir BPN Bilang Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Bukan Pileg 

Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden. 

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres. 

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Baca selengkapnya: Jubir BPN Bilang Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Bukan Pileg

 

4. Kisah Sumanto Manusia Kanibal, Tak Lagi Makan Mayat, Kini Dampingi Pengasuhnya Ceramah ke Berbagai Kota

Tingkah lucu kadang dipertontonkan mereka.

"Jangan foto saya, saya bukan artis, tadi saya lihat kameranya menghadap ke saya," kata salah seorang pasien perempuan kepada wartawan sambil berjalan menuju apotek.

Tingkah aneh lain ditunjukkan oleh ibu paruh baya yang berada di sekitar area rawat inap.

Saat melihat kerumunan wartawan, ia mendekat dan memperkenalkan diri sebagai guru sebuah bimbingan belajar.

Demikian gambaran aktivitas di rumah sakit milik KH Supono Mustajab ini. Tempat di mana 225 orang pengidap gangguan jiwa, termasuk Sumanto yang sempat menghebohkan Indonesia karena memakan bangkai manusia ini, menjalani pengobatan.

Menurut Supono, selama bulan Ramadhan Sumanto dan rekan-rekannya tidak menjalani puasa.

Namun, mereka tetap mengikuti shalat tarawih berjamaah di kompleks rumah sakit sekaligus kediaman KH Supono.

Baca selengkapnya: Kisah Sumanto Manusia Kanibal, Tak Lagi Makan Mayat, Kini Dampingi Pengasuhnya Ceramah ke Berbagai Kota

 

5. Rumah Menteri Basuki di Bekasi Kena Gusur Tol Becakayu

Twit Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta Mahfud MD di akun Twitter pribadinya menjadi viral.

Kali ini bukan cuitan tentang politik, atau sengketa hukum tata negara, melainkan apresiasi Mahfud terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang merelakan rumah pribadinya dibebaskan demi pembangunan jalan tol.

Mahfud mengatakan, Basuki adalah pimpinan pembuat jalan tol, tetapi rumah dia akan digusur. Hal ini sangat berbeda dengan pejabat daerah lain yang justru meminta pembelokan rencana jalan tol agar tak melewati tanah pribadinya.

"Hormat utk Pak Basuki," ucap Mahfud.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaya membenarkan cuitan Mahfud.

Menurut dia, rumah Basuki yang berada di Rawa Semut, Kompleks Pengairan-PU, Bekasi Timur, itu merupakan bagian dari Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Baca selengkapnya: Rumah Menteri Basuki di Bekasi Kena Gusur Tol Becakayu

 

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/06192441/berita-populer-amien-rais-dan-wiranto-rumah-menteri-pupr-kena-gusur-kisah

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.