KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi

Kompas.com - 15/05/2019, 09:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan saat ditemui di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan saat ditemui di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.


"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu. Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 14 provinsi, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 5 provinsi.

Baca juga: Layar dan Mikrofon Rapat Pleno KPU Tiba-tiba Mati, Kubu 02 Tanya “Adakah Unsur Kesengajaan?”

Sementara ini, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 37.341.145 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 22.881.033 suara. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.460.112.

Namun, pada Selasa sore kemarin BPN Prabowo-Sandi menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU. Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Saat BPN Pertanyakan Urutan Rekapitulasi Suara Nasional di KPU...

Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos, dan salah hitung di website KPU.

BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka. Anggota Dewan Pakar BPN, Laode Kamaluddin, mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara, sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.

"Di tengah banyaknya kecurangan posisi kami masih ada di 54,24 persen," ujar Laode.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X