Kompas.com - 14/05/2019, 12:51 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019). Sebanyak 9 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Dokumentasi Humas KPKKetua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019). Sebanyak 9 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi, Selasa (14/5/2019). Penandatanganan komitmen itu dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara.

"KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi sembilan kepala daerah baru di Sumatera Utara, termasuk Gubernur Edy Rahmayadi, disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Catatan ICW dan TII: 18 Kasus Korupsi Besar Belum Dituntaskan KPK

Menurut Febri, program pencegahan korupsi terintegrasi ini mencakup sembilan sektor.

Sektor-sektor itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilalitas APIP; dana desa; manajemen ASN; optimalisasi pendapatan daerah; manajemen aset daerah dan sektor strategis lain.

KPK juga mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Utara menandatantangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut.

Baca juga: KPK Dinilai Belum Maksimal dalam Pemulihan Aset Kasus Korupsi

Perjanjian kerja sama itu meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset pemerintah daerah, koneksi host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah.

"Sementara, perjanjian kerja sama dengan Bank Sumut menjadi dasar implementasi aplikasi alat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan yang dapat dipantau secara berkala. Agar penetapan pajak lebih akuntabel dan mencegah terjadinya fraud pada penerimaan pajak daerah," ujar dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyebut telah mendapatkan nama-nama untuk dipilih menjadi panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama-nama yang direkomendasikan akan digodok untuk kemudian diputuskan siapa saja yang masuk ke dalam jajaran Pansel KPK. #JokoWidodo #PanselKPK #KPK<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.