9 Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 14/05/2019, 12:51 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019). Sebanyak 9 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi.Dokumentasi Humas KPK Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019). Sebanyak 9 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi, Selasa (14/5/2019). Penandatanganan komitmen itu dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara.

" KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi sembilan kepala daerah baru di Sumatera Utara, termasuk Gubernur Edy Rahmayadi, disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Catatan ICW dan TII: 18 Kasus Korupsi Besar Belum Dituntaskan KPK

Menurut Febri, program pencegahan korupsi terintegrasi ini mencakup sembilan sektor.

Sektor-sektor itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilalitas APIP; dana desa; manajemen ASN; optimalisasi pendapatan daerah; manajemen aset daerah dan sektor strategis lain.

KPK juga mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Utara menandatantangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut.

Baca juga: KPK Dinilai Belum Maksimal dalam Pemulihan Aset Kasus Korupsi

Perjanjian kerja sama itu meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset pemerintah daerah, koneksi host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah.

"Sementara, perjanjian kerja sama dengan Bank Sumut menjadi dasar implementasi aplikasi alat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan yang dapat dipantau secara berkala. Agar penetapan pajak lebih akuntabel dan mencegah terjadinya fraud pada penerimaan pajak daerah," ujar dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X