Setelah "Tax Amnesty", Pemindahan Ibu Kota Diyakini Akan Jadi "Legacy" Jokowi Selanjutnya

Kompas.com - 14/05/2019, 12:06 WIB
Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang. Jay/Humas SetkabPresiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, meyakini ide Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota akan terwujud.

Menurut dia, DPR yang didominasi parpol pendukung Jokowi siap memberikan dukungan payung hukum bagi pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru.

“Saya yakin bisa. Saya tadi sudah mengajak Pak Bambang (Kepala Bappenas) untuk bertemu Ketua DPR guna membicarakan bagaimana pembahasan legislasinya,” ujar Misbakhun usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan, pemindahan ibu kota RI akan menjadi legacy atau warisan penting Presiden Jokowi saat mengakhiri pemerintahannya pada Oktober 2024 nanti.

Jokowi, kata dia, juga sudah membuat legacy di periode pertamanya ketika menggulirkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Anggota Komisi XI DPR RI M. MisbakhunRobinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun

"Pak Jokowi ingin memberikan legacy besar untuk bangsa dan negara. Di era pertama sudah melakukan tax amnesty. Saya yakin ini (pemindahan ibu kota) menjadi legacy baru dari pemerintahan Pak Jokowi," ucap Misbakhun.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

Oleh karena itu, Misbakhun berharap pemerintah bisa bergerak cepat mengajukan RUU yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota. Ia optimistis bahwa DPR juga akan bergerak cepat menyambut umpan dari pemerintah itu.

Sebab, jika DPR serius menuntaskan proses legislasi pemindahan ibu kota, hal itu akan menjadi catatan positif tersendiri. Menurut dia, hal itu bisa menjadi bukti bahwa DPR sangat serius ketika bekerja demi kepentingan rakyat banyak.

"Jadi DPR harus membuktikan diri, jangan hanya urusan MD3 bisa bekerja cepat, tetapi urusan yang berkepentingan seperti ini tak cepat. Jauh lebih baik di sisa masa jabatan 2014-2019 diisi isu substansial semacam ibu kota ini," kata Misbakhun.

Baca juga: Jika Ibu Kota Jadi Pindah, Bagaimana Nasib Gedung Kementerian/Lembaga?

Saat ini, pemerintah sendiri masih melakukan kajian seluruh aspek soal pemindahan ibu kota negara baru.

Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, ada tiga daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti DKI Jakarta.

Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur; Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kawasan Segitiga yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X