Jika Ibu Kota Jadi Pindah, Bagaimana Nasib Gedung Kementerian/Lembaga?

Kompas.com - 13/05/2019, 20:52 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/3/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pertanyaan muncul seiring semakin menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi sejumlah lokasi di Pulau Kalimantan yang dianggap masuk dalam daftar potensial ibu kota baru.

Jika ibu kota benar-benar dipindahkan ke Pulau Kalimantan, pemerintah menghadapi persoalan baru, yakni pemanfaatan gedung-gedung lama kementerian/ lembaga, legislatif dan yudikatif di DKI Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintahan telah memiliki beberapa rencana terkait hal itu.

Baca juga: Parpol Pendukung Jokowi Dominan di DPR, Misbakhun Yakin Pemindahan Ibu Kota Berjalan Lancar

"Di Kemenkeu ada yang namanya kerja sama pemanfaatan. Pola inilah yang bisa dipakai untuk memanfaatkan gedung-gedung ini,” ujar Bambang dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Pola kerja sama pemanfaatan itu berarti ada pihak yang menyewa gedung tersebut kepada pemerintah. Sewa itu dapat dilakukan berdasarkan kurun waktu lama.

“Tentunya, ada sewa atau perjanjian jangka panjang sehingga mereka mengelola gedung, mendapatkan revenue dari gedung tersebut, dan kemudian pemerintah mendapatkan PNPB dari pengelolaan tersebut,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, pola tersebut akan cukup menguntungkan bagi pemerintah.

Baca juga: Siapa Pemegang Kendali Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara?

Sebab, selain tidak akan kehilangan aset bangunan, pemerintah tetap mendapatkan pajak dari sewa tersebut.

“PNPB inilah yang bisa dipakai untuk keperluan pembangunan di kota baru. Terutama untuk membangun gedung atau fasilitas pemerintahan juga,” ujar Bambang.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengingatkan, berdasarkan undang-undang keuangan negara, pelepasan aset negara harus dengan persetujuan DPR RI.

Ia berharap, pemerintah segera berkomunikasi dengan parlemen mengenai rencana kebijakan itu.

Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar

Namun, Misbakhun menilai, persoalan itu dapat segera dirampungkan apabila pemerintah dan DPR RI segera membahas peraturan perundangan sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara.

“Dengan adanya legislasi primer pada tingkat undang-undang, nanti lex specialist-nya akan ketemu. Diutilisasikan seperti apa, PNPB-nya digunakan untuk apa, maka akan ketemu semuanya dan akan terbuka. Jadi apapun keputusan yang diambil pemerintah, akan mempunyai legitimasi secara politik dari DPR. Saya yakin opsi terbaik lah yang akan diputuskan,” ujar Misbakhun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Nasional
“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X