Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periode Terakhir, Jokowi Seharusnya Lebih Powerful Tentukan Susunan Kabinetnya

Kompas.com - 14/05/2019, 10:21 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah menjadi hal biasa partai koalisi ikut memiliki peranan dalam penentuan beberapa menteri di pemerintahan. Pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan hal ini juga terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, Arya berpendapat Jokowi bisa menghindari usulan partai untuk penyusunan kabinet pada periode pemerintahan berikutnya. Hal ini karena periode 2019-2024 merupakan periode terakhir Jokowi bisa menjabat sebagai presiden.

"Kan Jokowi sebenarnya relatif tidak punya beban lagi secara politik, tidak bisa maju lagi jadi tinggal kerja saja. Harusnya dengan tidak adanya beban secara politik itu, Jokowi harusnya lebih powerful menentukan kabinetnya," ujar Arya kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Jokowi Reshuffle Menteri yang Terseret Pusaran Kasus Korupsi?

Jokowi bisa memilih orang yang dia sukai dan performanya bagus tanpa harus didikte dari partai. Sebab pada periode terakhir ini, partai koalisi tidak bisa mengancam mengalihkan dukungan pada pemilu selanjutnya. Partai juga tidak mungkin menarik dukungan karena akan merugikan mereka.

"Jokowi lebih punya power untuk menekan partai partai ini, 'saya enggak mau ini, saya mau ini', misalnta begitu. Dia lebih punya hak ya, partai enggak mungkin bisa ancam-ancam lagi akan tarik diri karena butuh juga," ujar Arya.

Susunan kabinet pada periode pemerintahan selanjutnya dinilai sangat penting untuk Jokowi. Sebab para menteri ini yang akan membantu Jokowi membuat warisan terakhir sebagai presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com