Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wadah Pegawai Harap Pansel Pimpinan KPK Nantinya Bekerja Cermat

Kompas.com - 14/05/2019, 09:45 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan segera menandatangani keputusan terkait pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo berharap Pansel pimpinan KPK yang terbentuk nantinya bisa bekerja dengan cermat.

"Harus secara ketat mencermati dan mempelajari rekam jejak setiap pendaftar calon pimpinan KPK agar tidak ada yang pernah melakukan perbuatan tercela, jujur, memiliki integritas dan moral yang tinggi, memiliki reputasi yang baik serta independen dari pengaruh siapa pun," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Pansel Pimpinan KPK Terbentuk Pekan Ini

Hal itu dinilainya penting agar calon pimpinan KPK terpilih nantinya siap memberantas korupsi dan menghadapi berbagai upaya perlawanan dari koruptor.

"Sehingga tidak ada permasalahan yang bisa dicari dari mereka sekecil apa pun yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan integritas mereka yang bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini," katanya.

Selain itu, kata Yudi, WP KPK berharap Pansel mengedepankan prinsip transparansi dalam bekerja.

Baca juga: Masyarakat Diminta Waspadai Informasi Hoaks soal Seleksi Pegawai KPK

Salah satu bentuk transparansi itu membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam seleksi.

"Mulai dari pendaftaran hingga proses nama-nama calon diserahkan. Sehingga anggota Pansel mau mendengarkan setiap masukan masyarakat terkait calon yang akan mendaftar," ujar Yudi.

Yudi memandang tugas Pansel nanti cukup berat. Karena, pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 ini akan memimpin sekitar 1500 pegawai KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Pimpinan KPK terpilih nantinya juga harus memenuhi harapan masyarakat ke depan.

"Sehingga diharapkan bisa mempunyai prestasi yang lebih baik dari pimpinan-pimpinan periode sebelumnya," ujar dia.

Baca juga: Ketua DPR Targetkan Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Selesai September

Pihaknya berharap Pansel bisa secara aktif mencermati kandidat-kandidat terbaik, baik dari kalangan tokoh nasional, kelompok profesional hingga akademisi.

"Kami berharap Pansel tidak hanya menunggu pendaftar tetapi juga mau menjemput bola terhadap tokoh nasional, kaum profesional maupun akademisi kampus yang dianggap mumpuni dan kredibel menjadi pimpinan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, sejauh ini nama-nama calon anggota Pansel yang masuk terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aktivis LSM hingga unsur pemerintah. Nama-nama itu muncul dari masukan berbagai pihak.

"Dari banyak kita, satu-satu kita lihat. Ya kayak lima tahun yang lalu, satu per satu kita lihat ya, minggu ini kita akan tandatangani," kata dia usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com