Kompas.com - 10/05/2019, 09:18 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota DPRD Sumatera Utara, Syafrida Fitrie dan Rahmianna Delima Pulungan dituntut enam tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai keduanya tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Syafrida dan Rahmianna juga tidak mengakui perbuatannya.

Selain pidana penjara dan denda, keduanya juga dituntut membayar uang pengganti.

Syafrida dituntut membayar Rp 647,5 juta. Sementara, Rahmianna dituntut membayar Rp 527,5 juta.

Uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut jaksa, uang yang disebut "uang ketok" itu diduga diberikan agar mereka memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014.

Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Selain itu, agar mereka mau menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Keduanya dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Nasional
Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Nasional
Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Nasional
Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Nasional
Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Nasional
Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Nasional
JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X