MUI: Masyarakat Sudah Cukup Diseret dalam Rivalitas Politik

Kompas.com - 08/05/2019, 16:39 WIB
Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Sebanyak 11 TPS di DKI Jakarta melaksanakan pemungutan suara ulang. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AWarga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Sebanyak 11 TPS di DKI Jakarta melaksanakan pemungutan suara ulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung meminta agar rivalitas politik berhenti setelah pemungutan suara Pemilu 2019 berlangsung pada 17 April 2019.

Hal itu dikatakan Azrul melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/5/2019).

“Pemilu 2019 berlangsung aman. Itu yang harus kita syukuri. Sebaiknya kita mengedepankan sikap kenegarawanan. Yang menang pileg atau pilpres, jalankan amanah dengan rendah hati. Tidak takabur. Bagi yang kalah, ikhlas,” kata Azrul Tanjung

Baca juga: MUI: Di Bulan Suci Ini Waktunya Kita Kembali Tanpa Kubu-kubuan.


Azrul mengatakan, masyarakat sudah cukup diseret dalam rivalitas politik. Sebab, rivalitas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat masyarakat terbelah.

“Momen yang paling tepat untuk mengakhiri rentetan itu adalah sekarang. Pemilu 2019 berakhir pas menjelang Ramadhan. Artinya, sudahi rivalitas, kita semua fokus ibadah,” kata Azrul.

Dalam situasi ini, Azrul menekankan bahwa peran ulama sangat fundamental. Sebab, mereka lah yang menjadi contoh bagaimana seharusnya menyambung kembali apa yang koyak selama mobilisasi politik dilakukan.

Baca juga: Ketua MUI Kota Malang: Pemilu Berjalan dengan Baik dan Penuh Kedamaian

Jangan sampai tokoh agama justru menyuarakan gerakan konstitusional seperti people power atau pengerahan massa.

“Tokoh agama yang menjadi panutan jamaah hendaknya sama-sama saling menjaga kebersamaan antar umat karena pemilu ini kontestasi yang sifatnya berlangsung setiap lima tahun sekali. Sementara status kita sebagai warga bangsa Indonesia akan tetap kita bawa sampai mati,” kata Azrul.

“Saya meminta semua tokoh agama agar bisa bersama-sama saling mengendalikan diri, bukannya mengajak umat yang berada di bawah untuk melanggar konstitusi. KPU itu lembaga resmi yang dibentuk dari rakyat. Jadi ya saling berlapang hati saja,” tambah dia.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X