Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Pertemuan Jokowi-AHY, Demokrat Sebut Terlalu Dini Bicara Koalisi

Kompas.com - 03/05/2019, 20:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai pertemuan antara capres petahana Joko Widodo dan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlalu cepat jika dimaknai untuk membangun koalisi.

Sebab, kata dia, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara Pilpres 2019.

"Terlalu dini membicarakan posisi-posisi yang Anda tanyakan di posisi yang sekarang ini," ujar Amir saat dihubungi, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-AHY, Fadli Zon Bilang Itu Bukan Urusan Saya

Meski demikian, ia mengapresiasi pertemuan antara Jokowi dengan AHY. Ia menilai pertemuan tersebut menunjukkan dinamisnya dunia politik.

Amir mengatakan dalam politik, tak boleh ada harga mati sebab semuanya harus dinamis. Karena itu, meskipun AHY dan Jokowi berbeda sikap politik pada Pilpres 2019, keduanya tetap bisa bertemu.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Jokowi dengan AHY Bahas Banyak Hal

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).

Meski demikian, Amir menyatakan untuk berbicara koalisi masih harus menunggu hasil resmi dari KPU. Karena itu ia meminta semua pihak menunggu hasil resmi KPU sebelum berbicara membangun koalisi.

"Kita harus patuh bila terbukti bahwa proses pemilu telah dijalankan dengan baik dan benar dan upaya-upaya menguji hasil pemilu telah juga dilakukan dengan benar dan telah dilakukan benar, dan kalau itu sudah dilalui tentu kita akan memiliki presiden terpilih," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo angkat bicara atas pertemuan empat matanya dengan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Soal Pertemuan AHY dan Jokowi, TKN Nilai Demokrat Bersikap Realistis

Tak ikut menyampaikan pernyataan seusai pertemuan bersama AHY di Ruang Kredensial, Presiden Jokowi menyampaikannya melalui akun Twitter-nya @ jokowi.

Ia mengunggah foto pertemuannya dengan AHY di ruang kerja, Istana Merdeka, Jakarta.

Bersamaan dengan unggahan foto itu, ia menulis, "Menerima kedatangan tokoh dan politisi muda, Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Merdeka, sore ini. Pertemuan saya dan Mas AHY ini adalah silaturahmi yang baik, berpayung semangat kebangsaan untuk senantiasa bersama-sama memajukan Indonesia".

Baca juga: Kata Wasekjen PAN soal Pertemuan AHY dan Jokowi

Pada penghujung kalimat, Presiden juga menuliskan, "terima kasih Mas AHY".

Pertemuan Jokowi dan AHY berlangsung sekitar 20 menit di Ruang Kerja Presiden Jokowi Istana Merdeka, Jakarta. Tidak ada seorang pun yang mendampingi pertemuan tersebut.

AHY mengatakan pertemuan itu bukan inisiatif dirinya, melainkan undangan langsung dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertemuan AHY dengan Jokowi Untuk Turunkan Ketegangan Pasca Pilpres

Perbincangan empat mata tersebut berisi tukar pikiran demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, AHY juga menyampaikan salam hormat sang ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono kepada Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, AHY juga mengajak seluruh masyarakat bersabar menyikapi hasil Pemilu 2019.

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan perhitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU, penyelenggara Pemilu, yang kita harapkan benar-benar bisa menjalankan tugasnya hari ini yang berat," ujar AHY.

Kompas TV Pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (2/5) menjadi angin segar di tengah polarisasi politik pasca-pemilu 17 april 2019. Apakah pertemuan ini menjadi sinyal politik Partai Demokrat untuk berlabuh? Ada apa di balik pertemuan keduanya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com