Ini Rincian Laporan Dana Kampanye Paslon dan Partai Politik

Kompas.com - 03/05/2019, 17:54 WIB
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoLaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 16 partai politik peserta pemilu telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Proses penyerahan LPPDK dilakukan mulai tanggal 26 April hingga 2 Mei 2019.

Sebelum melapor LPPDK, September 2018 lalu peserta pemilu menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Awal tahun 2019, peserta pemilu juga menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye yang diterima dan digunakan selama masa kampanye berlangsung," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Maruf Rp 606 Miliar, Mayoritas dari Perusahaan

LPPDK peserta pemilu diserahkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Selanjutnya, KAP akan melakukan audit selama 30 hari.

Hasil audit kemudian akan disampaikan KAP ke KPU. Untuk selanjutnya, KPU akan mengumumkan ke publik.

Selain dua pasangan capres cawapres dan 16 partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 34 provinsi juga menyerahkan LPPDK.

Namun demikian, LPPDK mereka serahkan ke tiap-tiap KPU Provinsi. Kemudian, KPU provinsi menyerahkan ke KAP.

Baca juga: Pemasukan Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga Mencapai Rp 213,2 Miliar

"Dengan diterimanya LPPDK dari 16 partai politik tingkat pusat, 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon anggota DPD, secara keseluruhannya peserta pemilu tahun 2019 telah memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang," ujar Hasyim.

Berikut rincian LPPDK capres-cawapres:

1. TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin

- Penerimaaan: Rp 594.883.534.772

- Pengeluaran: Rp 549.231.435.632

- Saldo akhir: Rp 5.552.737.653


2. BPN Prabowo-Sandi

- Penerimaaan: Rp 210.780.974.526

- Pengeluaran: Rp 211.464.770.813

- Saldo akhir: Rp 1.449.609.509

Berikit rincian LPPDK partai politik:

1. PKS

- Penerimaaan: Rp 150.042.753.916 

- Pengeluaran: Rp 150.025.870.027

- Saldo akhir: Rp 16.883.889

- Menyerahkan: 531 caleg


2. NasDem

- Penerimaaan:  Rp 259.474.071.714

- Pengeluaran: Rp 232.113.494.650

- Saldo akhir: Rp 27.360.577.064

- Menyerahkan: 575 caleg


3. Gerindra

- Penerimaaan: Rp 134.721.849.581

- Pengeluaran: Rp 134.717.249.021

- Saldo akhir: Rp 4.600.560 

- Menyerahkan: 575 caleg

4. PDI Perjuangan

- Penerimaaan: Rp 345.025.077.816

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X