Ini Rincian Laporan Dana Kampanye Paslon dan Partai Politik

Kompas.com - 03/05/2019, 17:54 WIB
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoLaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 16 partai politik peserta pemilu telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Proses penyerahan LPPDK dilakukan mulai tanggal 26 April hingga 2 Mei 2019.

Sebelum melapor LPPDK, September 2018 lalu peserta pemilu menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Awal tahun 2019, peserta pemilu juga menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye yang diterima dan digunakan selama masa kampanye berlangsung," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Maruf Rp 606 Miliar, Mayoritas dari Perusahaan

LPPDK peserta pemilu diserahkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Selanjutnya, KAP akan melakukan audit selama 30 hari.

Hasil audit kemudian akan disampaikan KAP ke KPU. Untuk selanjutnya, KPU akan mengumumkan ke publik.

Selain dua pasangan capres cawapres dan 16 partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 34 provinsi juga menyerahkan LPPDK.

Namun demikian, LPPDK mereka serahkan ke tiap-tiap KPU Provinsi. Kemudian, KPU provinsi menyerahkan ke KAP.

Baca juga: Pemasukan Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga Mencapai Rp 213,2 Miliar

"Dengan diterimanya LPPDK dari 16 partai politik tingkat pusat, 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon anggota DPD, secara keseluruhannya peserta pemilu tahun 2019 telah memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang," ujar Hasyim.

Berikut rincian LPPDK capres-cawapres:

1. TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X