Pemasukan Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga Mencapai Rp 213,2 Miliar

Kompas.com - 02/05/2019, 17:17 WIB
Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saat tiba di lokasi debat, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saat tiba di lokasi debat, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bendahara BPN Thomas Djiwandono mengatakan, selama masa kampanye, pasangan Prabowo-Sandiaga menerima dana kampanye sebesar Rp 213,2 miliar. Sementara, pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 211,5 miliar.

"Total penerimaan selama kampanye berlangsung berjumlah Rp 213,2 miliar. Pengeluaran kita di Rp 211,5 miliar," ujar Thomas saat memberikan keterangan seusai pelaporan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Dana Kampanye Demokrat Rp 190 Miliar, Ada Sumbangan dari SBY dan Ani Yudhoyono

Dari segi penerimaan, dana kampanye terbesar berasal dari sumbangan pasangan calon, yakni Rp192,5 miliar.

Ada pula sumbangan perorangan dari masyarakat sebesar 9,3 miliar, sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar dan sumbangan partai politik Rp 4,8 miliar.

"Dari segi penerimaan yang paling besar adalah pasangan calon. Dalam hal ini nomimalnya adalah Rp 192,5 miliar," kata Thomas.

Sementara dari sisi pengeluaran, dana kampanye Prabowo-Sandiaga paling banyak digunakan untuk bahan kampanye, sebesar Rp 60,8 miliar.

Selain itu BPN juga mengeluarkan angagran sebesar Rp 21 miliar untuk pertemuan tatap muka, Rp 8,8 miliar untuk pembuatan desain alat peraga kampanye dan biaya rapat umum sebesar Rp 33,7 miliar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X