Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Banyak Kesalahan Input Situng KPU, BPN Enggan Sebut Jumlah

Kompas.com - 02/05/2019, 20:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan telah melaporkan banyak temuan kesalahan input Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mereka melaporkan temuan tersebut ke Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Bahkan, Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim temuan pihaknya lebih banyak dari kesalahan input yang ditemukan KPU.

"Iya dan kalau dilihat dari laporan-laporan pusat pelaporan di berbagai provinsi itu sangat banyak," jawab Dasco saat ditanya apakah temuan kesalahan input oleh BPN lebih banyak daripada yang ditemukan KPU.

Baca juga: Laporkan KPU ke Bawaslu, BPN Prabowo-Sandiaga Minta Situng Dihentikan

Namun, saat ditanya apakah jumlah kesalahan input Situng yang dilaporkan ke Bawaslu mencapai ribuan sebagaimana yang pernah disebutkan Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya, Dasco enggan menyebut jumlah pastinya.

Ia mengatakan yang terpenting saat ini Situng KPU terbukti meresahkan masyarakat. Karenanya, berapapun kesalahan yang didapat, sebaiknya Situng dihentikan dan semua pihak berpegang pada penghitungan manual berjenjang yang tengah berlangsung.

Ia pun memastikan bukti kesalahan input data ke Situng KPU yang dilaporkan ke Bawaslu sudah terverifikasi kebenarannya.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: Kalau Ada Tim Kami yang Salah, Monggo Dilaporkan

"Ya ada lah kita tadi itu (jumlah temuannya). Kami sudah ambil data juga yang di Mas Mustofa. Kami sudah verifikasi, ada beberapa yang cocok dengan data kami. Memang (ada) yang masih diverifikasi," ujar Dasco.

"Tetapi saya pikir daripada ini berlanjut terus-menerus, membuat suasana tidak sehat, ya kami minta kepada Bawaslu ini (Situng) dihentikan saja," lanjut dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, mengatakan pihaknya akan datang ke Bawaslu membawa bukti-bukti kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Jubir BPN Sebut Bukti Kesalahan Input Data sebagai Masukan untuk KPU

Dian mengatakan, hari ini tim relawan IT BPN telah mengumpulkan 13.031 kesalahan dari 225.818 TPS.

"Jadi besok datang ke Bawaslu bukti-bukti itu kita bawa. Total yang sudah di cek 225.818 TPS, 13.031kesalahan perhari ini," kata Dian saat dihubungi kompas.com, Rabu (1/5/2019).

Kompas TV Ijtimak Ulama III digelar di Hotel Lor In Sentul, Bogor pada Rabu, 1 Mei 2019. Panitia menyebut ada 1.000 tokoh dan ulama seluruh Indonesia yang akan hadir. Lalu, apa saja pembahasannya? Simak pernyataan dari Slamet Maarif, Ketua Obsteering Commite Ijtimak Ulama III. #ijtimakulama #bogor #bpnprabowo-sandi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com