JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya memiliki kontrak politik dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, KSPI ikut mengawal rekapitulasi suara Prabowo-Sandiaga.
"Kontrak politik dengan Pak Prabowo, Sepultura, setahun lalu, sehingga kami berkepentingan pengawalan suara Pak Prabowo sampai nanti rekapitulasi manual KPU," kata Said, di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Baca juga: KSPI Sebut Ada 7 Isu yang Diusung pada Hari Buruh Internasional
Said mengatakan, pengawalan rekapitulasi suara agar tidak terjadi kecurangan dan proses penghitungan berjalan sesuai aturan.
"Karena itu harus jujur tidak boleh ada kecurangan. Harus sesuai konstitusi," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik sebagai syarat mendapatkan dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) pada Pilpres 2019.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Prabowo sudah bersedia menandatangani kontrak politik tersebut dalam deklarasi dukungan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.
"Presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).
Baca juga: KSPI: Prabowo Subianto Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Tennis Indoor Senayan
Said menjelaskan, ada 10 butir tuntutan dalam kontrak politik itu atau disebut sepultura (10 tuntutan rakyat dan buruh).
Beberapa di antaranya yakni:
1. Tolak upah murah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
