KSPI Sebut Ada 7 Isu yang Diusung pada Hari Buruh Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, KSPI bersama beberapa federasi buruh akan membawa sejumlah isu dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu (1/5/2019).

Isu pertama, meminta pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kami menyuarakan agar pemerintahan terpilih nanti menghapus PP nomor 78 tentang Upah Minimum karena PP nomor 78 yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi tahun 2015 telah menghambat kenaikan upah buruh dan membuat daya beli buruh dan masyarakat menjadi jatuh," kata Rusdi saat ditemui wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Rusdi mengatakan, pihaknya akan menyuarakan penghapusan karyawan outsourcing dan pemagangan karena sangat merugikan kelompok buruh.

Baca juga: KSPI: Prabowo Subianto Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Tennis Indoor Senayan

"Istilah outsourcing itu sangat merugikan. Kaum buruh tidak punya masa depan karena mereka bisa di-PHK kapan saja. Mereka tidak punya pesangon. Tapi ada yang lebih parah lagi dari outsourcing yaitu pemagangan," ujar Rusdi.

KSPI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem BPJS Kesehatan.

"Karena karut marut BPJS Kesehatan yang hari ini minus sekian triliun, yang kemudian pelayanan BPJS itu dikurangi yang menyebabkan banyak orang ditolak berobat," kata dia.

Menurut Rusdi, para buruh juga meminta pemerintah untuk menurunkan tarif listrik.

Isu lainnya, memerhatikan kesejahteraan guru dan guru honorer.

"Kami meminta kepada Presiden terpilih nanti memastikan ada penurunan tarif dasar listrik. ketika upah dibatasi kenaikan upah dibatasi 2012-2013-2014 sangat signifikan," ujar Rusdi.

Baca juga: KSPI: May Day, 50.000 Buruh Dipusatkan di Tennis Indoor Senayan

Selanjutnya, Rusdi meminta pemerintah juga memberikan perhatian kepada ojek online. Menurut dia, problem yang dihadapi ojek online adalah tarif yang murah dan tidak ada jaminan kesehatan.

"Tarif yang murah. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Mereka dapat jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi untuk kesehatan enggak," kata dia.

Rusdi mengatakan, pihaknya akan menyuarakan isu-isu demokrasi. Ia mengatakan, pada tahun 2019 mendorong 100 orang pengurus KSPI untuk maju di Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Kami masih menunggu mudah-mudahan sekitar 10 orang yang yang berpotensi lolos ke DPR RI," ujar Rusdi.