Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdasarkan Kuesioner, KSPI Sebut 70 Persen Kelompok Buruh Dukung Prabowo-Sandi

Kompas.com - 05/04/2019, 09:50 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, 70 persen kelompok buruh mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu terungkap dari hasil penyebaran kuesioner sederhana oleh KSPI di 140 kota kawasan industri selama Januari, Februari, dan Maret.

"Setelah dikumpulkan dan diolah munculah 70 persen (yang menyatakan dukung Prabowo-Sandiaga)," ujar Iqbal saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Merasa Dijadikan Komoditas Politik KSPI, SPN Nyatakan Dukungan ke Jokowi-Maruf

Iqbal menjelaskan, kuesioner yang disebar itu berisi penjelasan mengenai sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau sepultura.

Kesepuluh poin tuntutan tersebut merupakan kontrak politik antara Prabowo dan KSPI serta beberapa elemen buruh lainnya.

Selain itu dicantumkan pula pertanyaan terkait pilihan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Serikat Pekerja Nasional Jamin 70 Persen Anggotanya Dukung Jokowi-Maruf

Pengisian kuesioner dilakukan di 140 kota kawasan industri antara lain di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Serang dan Cilegon.

Menurut Iqbal, buruh yang mengisi kuesioner tidak hanya berasal dari KSPI.

Sebab ada juga buruh-buruh yang tergabung dalam organisasi lain seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

"Mereka (buruh) yang tinggalnya di kawasan industri dan mereka saat pulang itu ditanyakan dalam kuesioner itu. Dan itu bisa bercampur," kata dia.

Baca juga: Serikat Pekerja Nasional Jamin 70 Persen Anggotanya Dukung Jokowi-Maruf

Iqbal menilai tingkat keterpilihan Prabowo-Sandiaga yang tinggi di kelompok buruh disebabkan oleh kontrak politik.

Ia mengatakan, hanya Prabowo-Sandiaga yang berkomitmen untuk mengabulkan sepuluh tuntutan buruh jika terpilih pada Pilpres 2019. Misalnya, terkait upah layak dan penhapusan sistem outsourcing atau kerja kontrak.

"Karena faktor sepultura tadi. Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang berani kontrak politik di hadapan buruh dan mengumumkan secara terbuka," ucap Iqbal.

Kompas TV Nonton bareng debat capres dilakukan 50 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di kantor pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Pamularsih, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/3). Ke-50 buruh ini berencana akan jalan kaki ke Jakarta untuk bertemu dengan capres Prabowo Subianto setelah menyaksikan debat. <strong>#DebatPilpres2019 #NobarDebatCapres #DebatCapres2019</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com