Pengamat: Usai Pemilu, Biasanya Partai Seberang Pindah ke Koalisi Pemenang Pilpres

Kompas.com - 29/04/2019, 12:10 WIB
Presiden Joko widodo (tengah) berbincang dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam acara buka puasa bersama Pimpinan MPR, di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Jumat (2/6/2017). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko widodo (tengah) berbincang dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam acara buka puasa bersama Pimpinan MPR, di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Adi Prayitno menyatakan, isu mengenai pindahnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bukan hal baru dalam sistem presidensialisme multipartai yang diterapkan di Indonesia.

"Dalam sistem presidensialisme multipartai, nyaris tidak ada batas-batas atau sekat politik yang begitu tegas antara mana koalisi pemerintah dan oposisi. Itu bisa dilihat dari sikap politik PAN yang diisukan saat ini," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/4/2019).

Menurut Adi, perbedaan arah politik antarpartai sebenarnya hanya terjadi saat kampanye pemilu saja. Namun, setelah pemilu usai, biasanya partai-partai yang berseberangan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang menang dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Basis Pemilih PAN Dinilai Strategis untuk Koalisi Jokowi-Maruf


 

Ia menambahkan, berkaca dari isu arah politik PAN, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada konflik ideologi politik yang begitu keras antarpartai. Dengan demikian, partai manapun bisa bergabung ke koalisi manapun, pemerintah atau oposisi.

"Ini efek dari tak adanya ideologi antarpartai yang begitu kuat. Maka, tak bisa dipastikan juga partai-partai yang saat ini ada di KIK bisa solid hingga Pemilu 2024," ucapnya.

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PAN dianggap memiliki posisi yang penting jika seandainya ada partai dalam KIK memutuskan keluar dari koalisi.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: TKN Sarankan Internal PAN Solid Sebelum Bergabung Koalisi Indonesia Kerja

 

Hal itu dimungkinkan terjadi lantaran pada Pemilu 2024, sang petahana Joko Widodo tidak bisa maju kembali menjadi calon presiden jika menang pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Soal Isu PAN Berpaling, Sandiaga Pastikan Koalisi Indonesia Adil Makmur Solid

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X