Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Usai Pemilu, Biasanya Partai Seberang Pindah ke Koalisi Pemenang Pilpres

Kompas.com - 29/04/2019, 12:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Adi Prayitno menyatakan, isu mengenai pindahnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bukan hal baru dalam sistem presidensialisme multipartai yang diterapkan di Indonesia.

"Dalam sistem presidensialisme multipartai, nyaris tidak ada batas-batas atau sekat politik yang begitu tegas antara mana koalisi pemerintah dan oposisi. Itu bisa dilihat dari sikap politik PAN yang diisukan saat ini," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/4/2019).

Menurut Adi, perbedaan arah politik antarpartai sebenarnya hanya terjadi saat kampanye pemilu saja. Namun, setelah pemilu usai, biasanya partai-partai yang berseberangan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang menang dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Basis Pemilih PAN Dinilai Strategis untuk Koalisi Jokowi-Maruf

 

Ia menambahkan, berkaca dari isu arah politik PAN, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada konflik ideologi politik yang begitu keras antarpartai. Dengan demikian, partai manapun bisa bergabung ke koalisi manapun, pemerintah atau oposisi.

"Ini efek dari tak adanya ideologi antarpartai yang begitu kuat. Maka, tak bisa dipastikan juga partai-partai yang saat ini ada di KIK bisa solid hingga Pemilu 2024," ucapnya.

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PAN dianggap memiliki posisi yang penting jika seandainya ada partai dalam KIK memutuskan keluar dari koalisi.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: TKN Sarankan Internal PAN Solid Sebelum Bergabung Koalisi Indonesia Kerja

 

Hal itu dimungkinkan terjadi lantaran pada Pemilu 2024, sang petahana Joko Widodo tidak bisa maju kembali menjadi calon presiden jika menang pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Soal Isu PAN Berpaling, Sandiaga Pastikan Koalisi Indonesia Adil Makmur Solid

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Kompas TV Sebuah petisi beredar di internal Partai Amanat Nasional untuk meminta DPP PAN memecat Bara Hasibuan dari jabatan wakil ketua umum sekaligus anggota PAN. Salah satu nama yang mengusulkan ada petisi tersebut adalah Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap. Yahdil menyebut petisi pemecatan untuk Bara muncul karena Bara mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bara dianggap melanggar AD/ART karena mendukung Jokowi-Ma’ruf, terlepas dari deklarasi PAN kepada Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan pun memilih untuk tidak menanggapi serius petisi pemecatan dirinya dari PAN. Meskipun tidak menampik soal dukungannya pada Jokowi, Bara merasa tidak pernah melanggar AD/ART partai. #PetisiPAN #BaraHasibuan #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com