Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN, di Tengah Isu Berpaling dari Koalisi Prabowo dan Pemecatan Pendiri Partai

Kompas.com - 29/04/2019, 06:49 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akhir-akhir ini sering disebut akan menjadi partai pertama pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang mengubah arah dukungannya.

Isu ini berkembang setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Baca juga: Mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir: Arah Politik PAN Sudah Terbaca

 

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan ditanya apakah pertemuan itu merupakan sinyal merapatnya PAN ke koalisi Jokowi. Ia menjawab bahwa hal itu tersebut bukan yang tidak mungkin.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya bagaimana," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Ketua Mahkamah PAN Sebut Partainya Membuka Peluang Gabung Koalisi Jokowi

 

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan. ke depannya bagaimana, apakah akan ada repositioning, nanti kita lihat," tambah dia.

Pernyataan Bara ini menjadi salah satu yang memicu spekulasi mengenai perubahan arah dukungan PAN.

Setia bersama Prabowo

Setelah isu itu keluar, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno angkat bicara. Dia menegaskan bahwa pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa.

Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di GOR Soemantri usai menghadiri deklarasi ulama untuk Prabowo-Sansiaga, Minggu (4/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di GOR Soemantri usai menghadiri deklarasi ulama untuk Prabowo-Sansiaga, Minggu (4/11/2018).

Baca juga: Wasekjen PAN Minta Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan Tak Ditafsirkan Macam-macam

 

Eddy mengatakan, kehadiran Zulkifli Hasan di Istana Negara sebagai Ketua MPR untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku yang diusung oleh PAN.

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN. Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan," ujarnya.

Petisi pemecatan PAN

Meskipun sudah dibantah oleh Eddy, isu perubahan arah koalisi PAN masih terasa. Hingga akhirnya kemarin beredar sebuah petisi di aplikasi pesan whatsapp. Petisi itu berisi ratusan nama pengurus PAN dari tingkat pusat hingga daerah.

Baca juga: Minta Bara Hasibuan Dipecat, Beredar Petisi di Internal PAN

 

Mereka meminta Bara Hasibuan dipecat dari jabatan sekaligus keanggotaannya di PAN. Salah satu yang menuliskan nama dalam petisi itu adalah Wakil Sekjen PAN Soni Sumarsono.

"Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN," ujar Soni ketika dihubungi.

Meskipun Bara memegang jabatan wakil ketua umum, selama ini dia memang sering menunjukan perbedaan pendapatnya dengan partai.

Baca juga: DPP PAN Akan Klarifikasi Langsung Bara Hasibuan yang Pilih Dukung Jokowi

 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com