Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Catatan Penting atas Pemilu 2019

Kompas.com - 27/04/2019, 17:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERHELATAN elektoral 2019 telah usai digelar. Hiruk-pikuk demokrasi dilalui dengan tertib. Masyarakat pun menyambutnya dengan penuh suka cita. Tingkat partisipasi pemilih meningkat signifikan. Ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang.

Namun, pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali digelar ini menyisakan berbagai macam hal persoalan. Bahkan dilaporkan ada 119 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 33 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) meninggal dunia, serta beberapa orang lain menjalani rawat inap.

Hal itu terjadi karena mereka kelelahan saat menjalankan tugasnya yang harus bekerja lebih dari 24  jam sampai penghitungan suara selesai di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut National Safety Council (NSC) Amerika Serikat, kondisi kelelahan kerja dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kecelakaan kerja.

Lembaga pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) belum lama ini memublikasikan hasil pemantauannya selama proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 18 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tiga catatan penting

Ada tiga hal yang menjadi catatan penting selama proses pemantauan dilakukan. Pertama, problem ketersediaan logistik masih terjadi, seperti keterlambatan kedatangan surat suara di TPS melebihi pukul 07.00 dan kekurangan surat suara.

Ada juga surat suara yang tertukar, kekurangan formulir C1 plano, serta formulir C1 berita acara sertifikat dan tertukarnya C1 plano. Masalah ketersediaan logistik ini terjadi di 404 TPS.

Kedua, kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ada TPS yang dibuka melebihi pukul 07.00 waktu setempat, anggota KPPS tidak diambil sumpah, KPPS tidak menandatangani surat suara dan tidak memberikan berita acara sertifikat kepada saksi. Hasil pemantauan ini terjadi 337 TPS.

Ketiga, teknis pemungutan dan penghitungan suara. Di 271 TPS, ada pemilih yang salah masuk TPS, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) dengan ketersediaan surat suara yang mengakibatkan pemungutan serta penghitungan suara ditunda beberapa jam.

Pada penghitungan suara juga ditemukan adanya TPS yang mati listrik. Beberapa kendala teknis di lapangan ini tentu tidak hanya mengganggu terhadap jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga tekanan psikologis penyelenggara pemilu.

Atas beberapa temuan tersebut, pelaksanaan serentak Pemilu 2019 ini mesti menjadi bahan evaluasi secara serius dan menyeluruh tidak hanya untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga lembaga pemerintah terkait.

Risiko hukum serta beban kerja yang mesti dihadapi oleh penyelenggara pemilu ternyata tidaklah ringan.

Jika para penyelenggara pemilu terpanggil bukan karena spirit pengabdian, maka tentu kita tidak akan melihat proses pelaksanaan pemilu ini bisa dilalui.

Evaluasi

Di satu sisi kita perlu mengapresiasi bahwa salah satu kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2019 ini adalah antusiasme masyarakat sebagai pemilih yang hadir ke TPS pada hari pemungutan suara sangat tinggi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com