Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Novel Siap Dibawa ke Ranah Internasional dan Tanggapan Istana...

Kompas.com - 27/04/2019, 13:05 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kasus penyerangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan dibawa ke jalur internasional.

Upaya ini ditempuh setelah 2 tahun  penanganan hukum atas kasus penyiraman air keras yang dialaminya tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Meski berbagai upaya tampak sudah dilakukan oleh Polri, pemerintah, KPK, maupun aktivis HAM yang berteriak menuntut penuntasan kasus, namun pelaku dan otak kejahatan sama sekali belum diketahui.

Hal ini membuat organisasi HAM Amnesty International akan membawa kasus ini ke ranah global, salah satunya melalui sidang parlemen Amerika Serikat.

Baca juga: Amnesty International Siap Bawa Kasus Novel Baswedan ke Kongres Parlemen AS

Manajer Kampanye Amnesty International Puri Kencana Putri mengaku bahwa pihaknya memiliki akses kepada pengambil kebijakan di Amerika Serikat untuk menangani kasus ini dengan lebih serius.

"Kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat, melalui jalur kongres parlemen mengenai apa yang terjadi dalam kasus yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," kata Putri pada Jumat (26/4/2019).

Upaya ini dilakukan untuk mendorong penegakan hukum dan antikorupsi di Indonesia, sebagaimana menjadi standar hukum internasional.

Secara khusus, Amnesty International berharap presiden yang akan dilantik untuk menjabat lima tahun ke depan akan memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan kasus yang telah berlarut-larut ini.

Novel berterima kasih

Atas upaya ini, Novel mengaku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Amnesty International. Ia berharap langkah ini dapat mendorong Presiden untuk segera menangani kasusnya.

Tak hanya itu, Novel mengaku selama ini banyak petugas KPK yang mengalami teror dan serangan sebagai bentuk perlawanan atas penanganan korupsi yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu.

Langkah Amnesty International diharapkan akan menghentikan teror kepada pegawai, penyidik, dan pimpinan KPK.

"Saya berharap parlemen Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak Pemerintah Indonesia menjadikan pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK sebagai prioritas," ujar Novel di Gedung KPK, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Kasusnya Dibawa ke Ranah Internasional, Ini Tanggapan Novel Baswedan

Padahal, KPK sebagai lembaga yang memerangi kasus korupsi dan harus berhadapan dengan pihak-pihak dengan kekuatan besar, harus dipastikan mendapat perlindungan dan jaminan keamanan.

Hal itu agar tidak ada rasa gentar di benak para pegawainya dalam bekerja memberantas korupsi.

"Saya berharap parlemen Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak Pemerintah Indonesia menjadikan pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK sebagai prioritas," kata Novel.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com