Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Yakin Peroleh Lebih dari 91 Kursi di DPR Pada Pileg 2019

Kompas.com - 25/04/2019, 20:18 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, yakin partainya akan mendapatkan lebih dari 91 kursi di DPR pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Dengan demikian perolehan suara Golkar kali ini akan melebihi perolehan suara pada Pileg 2014.

"Partai Golkar optimistis akan memperoleh kursi lebih dari 91 kursi. Kita memiliki sebaran suara yang lebih merata," ujar Ace saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Ace mengatakan, jika mengacu pada real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara Golkar menunjukkan tren yang positif. Menurut Ace, posisi Partai Golkar selalu pada posisi sekitar 14 persen.

Baca juga: Golkar Babel Laporkan Dugaan Manipulasi Data Pemilu ke Bawaslu

Golkar berada di posisi kedua di bawah PDI-Perjuangan (PDI-P) dan unggul dari Partai Gerindra yang menempati posisi ketiga.

"Kalau melihat tren perhitungan real count KPU, posisi Partai Golkar selalu berada pada posisi 14 persen," kata Ace.

"Ini tren yang sangat baik. Semoga tren ini akan tetap berjalan hingga perhitungan terakhir," ucapnya.

Baca juga: Golkar Optimistis Raih Posisi Kedua pada Pileg 2019

Berdasarkan penghitungan KPU yang ditampilkan di portal pemilu2019.kpu.go.id per 25 April 2019 pukul 18.00 WIB, Partai Golkar memperoleh 14,12 persen.

Posisi pertama ditempati oleh PDI-P dengan 19,6 persen dan Partai Gerindra di posisi ketiga dengan 11,15 persen.

Data penghitungan suara pileg yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU masih terus bergerak.

Kompas TV Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 6 saksi pejabat di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara untuk diperiksa. Pemeriksaan terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1. Mereka bersaksi untuk tersangkaDirektur Utama Nonaktif, PT PLN, Sofyan Basir.<br /> Pada Selasa lalu, Sofyan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1. Sofyan disangka membantu terpidana Eni Maulani Saragih, mantan politikus Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com