Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Dilaporkan tetapi Diviralkan di Medsos, Ini Maunya Apa?"

Kompas.com - 25/04/2019, 17:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Jeirry Sumampouw mempertanyakan pihak yang memviralkan dugaan kecurangan pemilu di media sosial namun tak melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, jika merasa dicurangi, semestinya pihak tersebut melaporkannya kepada Bawaslu untuk diusut.

Karena itu, ia mencurigai pihak yang memviralkan dugaan kecurangan namun tak melaporkannya ke Bawaslu bertujuan untuk mendelegitimasi pemilu dan penyelenggaranya.

Baca juga: Soal Pansus Kecurangan yang Diusulkan Fadli Zon, PAN Anggap Tak Relevan

"Jadi menurut saya ada banyak viral kecurangan di medsos itu memang sengaja diproduksi untuk memdelegitimasi pemilu. Hasil pemilu dan penyelenggara pemilu. Ini yang enggak bener dari publikasi itu," ujar Jeirry di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

"Mestinya langsung dilaporkan. Kalau dilaporkan kan dicari. Ini tidak dilapokan, diviralkan di medsos. Ini maunya apa? Supaya terbangun opini, supaya pemilu curang. Padahal potongannya (video) tidak utuh," lanjut dia.

Karena itu, ia menyarankan sebaiknya pihak yang memviralkan video dugaan kecurangan pemilu di media sosial segera melaporkannya ke Bawaslu jika ingin memperoleh keadilan.

Baca juga: Curiga Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Jatim Buka Posko Pengaduan

Jika hanya diviralkan dan tak dilaporkan, menurut Jeirry, justru terkesan aneh lantaran penyebaran kecurangan tersebut tak membuat yang merasa dicurangi mendapatkan keadilan.

Sehingga, yang tertangkap adalah motivasi penyebaran dugaan kecurangan tersebut seolah untuk mendelegitimasi pemilu.

"Karenanya mencerna pelanggaran ini kita harus rasional, harus lahir dari pengalaman di TPS. Saya lihat itu diviralkan untuk membuat pemilu tak legitimate dan penyelenggara pemilu seolah bobrok. Itu yang coba dicitrakan ke publik sehingga hasilnya tak sah," lanjut dia.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum. Dari data yang sudah masuk ke dalam sistem KPU, ditemukan kesalahan entri sebanyak 101 data diantaranya 24 kesalahan berdasar pada laporan masyarakat. Mahfud MD yakini tidak mungkin ada kecurangan terstruktur, berikut pernyataan lengkap Mahfud MD. #MahfudMD #Pemilu2019 #KPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com