Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#IndonesianElectionHeroes, Catatan dari Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu...

Kompas.com - 23/04/2019, 10:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Hal ini karena waktu penghitungan menjadi lebih panjang dan distribusi logistik menjadi lebih banyak.

"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit. Ternyata ada korban, baik di kalangan KPPS maupun kepolisian," ujar Kalla di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Mentang, Jakarta, Senin (22/4/2019).

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dan pileg supaya bebannya jangan terlalu berat," ujar Kalla.

Santunan untuk korban

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia setelah menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu.

Bambang juga meminta pemerintah daerah untuk membantu memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas.

Baca juga: Anggota KPPS di Magetan Meninggal Saat Bantu Rekap di Kecamatan

"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (22/4/2019).

"Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil pemilu," lanjut dia.

Ia menilai, para petugas KPPS merupakan penopang utama Pemilu 2019 sehingga bisa berjalan lancar.

Oleh karena itu, Bambang menilai mereka layak diberi santunan bahkan diasuransikan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya masih menunggu usulan penyelenggara pemilu terkait santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas selama pemilu serentak 2019.

Baca juga: Presiden Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Petugas KPPS

Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan memberikan penghargaan bagi petugas yang meninggal dunia saat menyelenggarakan pemilu.

"Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan, tetapi kalau soal anggaran, nanti biar dari Bawaslu fixed-nya (pastinya) berapa untuk yang sakit, berapa yang meninggal, termasuk KPPS dan anggota Polri," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin.

Langkah KPU

KPU berencana memberikan santunan untuk petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit.

Besaran santunan masih akan dibahas KPU bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (23/4/2019).

"Kami besok merencanakan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Besok direncanakan sekjen akan melakukan (pertemuan) dengan para pejabat di Kementerian Keuangan," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com