Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja KawalPemilu Diganggu, Dikirimi C1 Palsu hingga Upaya Perusakan Data

Kompas.com - 20/04/2019, 21:07 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - KawalPemilu menemukan sejumlah masalah dalam mengawal penghitungan suara Pemilu 2019. Ada upaya perusakan data hasil pemilu 2019.

Seperti dikutip twitter @KawalPemilu2019, Sabtu (20/4/2019), pihaknya melakukan rekonsiliasi mendadak setelah menemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan laporan dari para moderator.

Temuan KawalPemilu, banyak data C1 atau form hasil penghitungan suara di TPS yang diunggah ke situs KawalPemilu, terindikasi palsu.

Baca juga: KawalPemilu Ajak Masyarakat Jadi Relawan Jaga Suara di Pemilu 2019

Ciri-ciri C1 palsu, yakni tidak ada hologram dan terjadi penggelembungan jumlah suara yang melampaui jumlah pemilih di TPS tersebut.

Selain itu, ada indikasi upaya perusakan data di situs KawalPemilu dengan cara mengunggah foto C1 yang sama hingga 200 foto.

Selain itu, mengunggah foto-foto non C1 dengan jumlah yang lumayan banyak.

Dampaknya pada proses perhitungan real count, yakni Tim Moderator menjadi kesulitan memproses secara efektif karena banyaknya foto-foto non C1 serta C1 terindikasi palsu.

"Apabila tim moderator kewalahan dengan derasnya data yang tidak relevan ini, tentunya proses digitize terhambat," tulis admid twitter @KawalPemilu2019.

Baca juga: KawalPemilu ingin Ulangi Keberhasilan di Pemilu 2014: Memperkuat Legitimasi KPU

Ketika proses digitize terhambat, barisan admin verifikasi (di atas moderator) tentunya juga menjadi terhambat dalam verifikasi datanya. Dampaknya, pemrosesan C1 dari seluruh TPS Indonesia menjadi melambat juga.

KawalPemilu mengimbau semua simpatisan dan tim pendukung kedua kandidat capres-cawapres untuk membantu tim relawan KawalPemilu secara jujur dan berintegritas.

"Ingatlah, apabila kalian berupaya mengacaukan perhitungan real count KP, KITA SEMUA RUGI," tulis admin.

Menyikapi tersebut, Tim Admin dan Pengawasan KawalPemilu akan lebih tegas memonitor akun-akun Facebook yang terindikasi berupaya melakukan perusakan atau mengacaukan proses perhitungan real count KawalPemilu2019

"Kami akan melakukan "BAN" bagi yang tetap bersikukuh," tulis admin.

Selain itu, tim moderator diminta lebih teliti melakukan moderasi dengan memperhatikan keaslian formulir C1, jumlah suara dengan data jumlah pemilih sesuai aturan KPU.

"Kami melakukan monitor dan verifikasi selalu, tidak ada data mentah yang tidak diproses dan diteliti. Ini sudah biasa kami lakukan, 5 tahun yang lalu dan tahun ini. Sistem IT kami sgt kuat :) , partisipasi terbuka demokrasi memang ada downside selalu :) - sudah diantisipasi," tulis admin.

"Mari kita Kawal bersama dengan JUJUR dan BERINTEGRITAS. Terima kasih," pungkasnya.

Kawal Pemilu adalah proyek urun daya (crowdsourcing) netizen pro data Indonesia yang didirikan tahun 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilu melalui penggunaan teknologi untuk melakukan real count secara cepat dan akurat.

Pada Pemilu 2014, perbedaan suara KawalPemilu dengan hasil rekapitulasi KPU, yaitu 0,14 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com