KawalPemilu Ajak Masyarakat Jadi Relawan Jaga Suara di Pemilu 2019

Kompas.com - 03/04/2019, 08:21 WIB
KawalPemilu.org dan Netgrit meluncurkan gerakan mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2019 di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKawalPemilu.org dan Netgrit meluncurkan gerakan mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2019 di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas gerakan KawalPemilu Ruly Achdiat mengajak masyarakat berpartisipasi mengawal Pemilu 2019. KawalPemilu diklaim menjadi sarana mewujudkan Pemilu yang jujur, bersih, dan terpercaya.

"Kami ingin melibatkan masyarakat dalam pemantauan hasil Pemilu," kata Ruly dalam konferensi pers peluncuran KawalPemilu dj Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Dia menjelaskan, ada sejumlah cara bagi masyarakat yang ingin mengawal hasil Pemilu. Pertama, kata dia, saat hari pencoblosan relawan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau penghitungan suara.

Baca juga: KawalPemilu Rekrut Relawan Secara Berantai

Kemudian, relawan mengambil foto dua lembar formulir C1 plano Pilpres dan 18 lembar C1 plano Pileg DPR. Setelah itu relawan mengunggahnya melalui situs upload.kawalpemilu.org.

Dari situs itu, relawan akan diarahkan untuk masuk ke akun Facebook-nya untuk verifikasi keaslian identitas relawan. Setelah itu relawan akan diarahkan kembali ke situs KawalPemilu.

Proses pengawalan selesai dan foto itu akan ditabulasi oleh tim internal KawalPemilu.

"Cara ini sungguh mudah dan praktis sekali bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi," imbuh Ruly.

Dia menyebut C1 plano adalah data paling otentik karena dihitung di depan publik. Formulir itu sulit dimanipulasi lantaran memliki banyak indikator keaslian seperti nama TPS, kelurahan, konsistensi goresan tangan, hingga hologram.

Diketahui, KawalPemilu.org dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membuat gerakan KawalPemilu-Jaga Suara (KPJS) 2019. Gerakan ini menggabungkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang bersih.

Ruly mengatakan, ada tiga alasan Pemilu serentak harus dipantau. "Pertama, Pemilu di Indonesia adalah yang kompleks, rumit, dan terbesar di Indonesia," kata Ruly.

Baca juga: KawalPemilu ingin Ulangi Keberhasilan di Pemilu 2014: Memperkuat Legitimasi KPU

Kedua, kata dia, untuk pertama kalinya pemilu dilakukan di hari yang sama. Terakhir, lanjutnya, integritas hasil pemilu bakal meningkatkan kepercayaan publik. 

Ruly menuturkan, melalui KawalPemilu, masyarakat bisa berpartisipasi untuk terlibat dalam pengawalan suara. Apalagi, lanjutnya, gerakan ini memerlukan partisipasi masyarakat secara sukarela di 809.500 TPS di seluruh Indonesia.

"Jika satu masyarakat aktif di satu TPS, maka ada 809.500 relawan. Negara mana lagi yang hasil perhitungan Pemilu dihitung massal bersama masyarakat?" kata Ruly.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X