Kerja KawalPemilu Diganggu, Dikirimi C1 Palsu hingga Upaya Perusakan Data

Kompas.com - 20/04/2019, 21:07 WIB
Tampilan situs kawalpemilu.org kawalpemilu.orgTampilan situs kawalpemilu.org

JAKARTA, KOMPAS.com - KawalPemilu menemukan sejumlah masalah dalam mengawal penghitungan suara Pemilu 2019. Ada upaya perusakan data hasil pemilu 2019.

Seperti dikutip twitter @KawalPemilu2019, Sabtu (20/4/2019), pihaknya melakukan rekonsiliasi mendadak setelah menemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan laporan dari para moderator.

Temuan KawalPemilu, banyak data C1 atau form hasil penghitungan suara di TPS yang diunggah ke situs KawalPemilu, terindikasi palsu.

Baca juga: KawalPemilu Ajak Masyarakat Jadi Relawan Jaga Suara di Pemilu 2019

Ciri-ciri C1 palsu, yakni tidak ada hologram dan terjadi penggelembungan jumlah suara yang melampaui jumlah pemilih di TPS tersebut.

Selain itu, ada indikasi upaya perusakan data di situs KawalPemilu dengan cara mengunggah foto C1 yang sama hingga 200 foto.

Selain itu, mengunggah foto-foto non C1 dengan jumlah yang lumayan banyak.

Dampaknya pada proses perhitungan real count, yakni Tim Moderator menjadi kesulitan memproses secara efektif karena banyaknya foto-foto non C1 serta C1 terindikasi palsu.

"Apabila tim moderator kewalahan dengan derasnya data yang tidak relevan ini, tentunya proses digitize terhambat," tulis admid twitter @KawalPemilu2019.

Baca juga: KawalPemilu ingin Ulangi Keberhasilan di Pemilu 2014: Memperkuat Legitimasi KPU

Ketika proses digitize terhambat, barisan admin verifikasi (di atas moderator) tentunya juga menjadi terhambat dalam verifikasi datanya. Dampaknya, pemrosesan C1 dari seluruh TPS Indonesia menjadi melambat juga.

KawalPemilu mengimbau semua simpatisan dan tim pendukung kedua kandidat capres-cawapres untuk membantu tim relawan KawalPemilu secara jujur dan berintegritas.

"Ingatlah, apabila kalian berupaya mengacaukan perhitungan real count KP, KITA SEMUA RUGI," tulis admin.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X