Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingatkan Elite Politik Ciptakan Suasana Tenang Pascapemilu

Kompas.com - 19/04/2019, 15:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, K OMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya menjaga kondusivitas seusai pencoblosan Pemilu 2019.

Oleh karena itu, ia mengimbau elite politik menjaga ketenangan.

"Para elite dalam situasi saat ini untuk menciptakan suasana tenang dan kondusif sangatlah diperlukan. Terlebih sejak kita menandatangani pakta integritas bersama dengan penyelenggara pemilu itu sendiri," kata dia dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: PDI-P: Bagi yang Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Tempuh Melalui MK

Hasto mengimbau elite politik untuk tak menyebar narasi-narasi negatif menyangkut Pemilu 2019.

Sebab, hal itu bisa membuat masyarakat terprovokasi dan berkonflik.

Ia menjelaskan, peserta pemilu lebih baik menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: DPD PDI-P Klaim Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng Lampaui Target

Hasto juga optimistis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengawasi dengan baik.

"KPU dan Bawaslu juga dapat dilakukan sebuah tindakan ketika ada indikasi berpihak kepada pasangan tertentu, kita memiliki mekanisme melalui DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," katanya. 

Apabila peserta Pemilu mempersoalkan hasil rekapitulasi, kata Hasto, ada mekanisme hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA: PDI-P, Gerindra, dan PKB Dapat Efek Ekor Jas dari Pilpres 2019

"Bagi yang tidak puas dengan hasil Pemilu, baik partai politik peserta pemilu maupun pasangan calon itu ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Hasto. 

Hasto mengatakan, sudah sepatutnya semua pihak meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Caranya dengan bertindak secara proporsional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com