KPK: Tahanan Ada yang Minta Tak Kenakan Borgol dan Rompi Tahanan Saat Mau Nyoblos

Kompas.com - 18/04/2019, 20:57 WIB
Salah satu tahanan KPK menunjukkan borgolnya saat akan mencoblos di Rutan KPK, Jakarta, Rabu (17/4/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSalah satu tahanan KPK menunjukkan borgolnya saat akan mencoblos di Rutan KPK, Jakarta, Rabu (17/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, sempat ada permintaan dari sejumlah tahanan untuk tak mengenakan rompi tahanan dan borgol saat ke TPS 012 Guntur, Rutan K-4 KPK.

Pada Rabu (17/4/2019) kemarin, terdaftar 65 tahanan dari tiga rutan cabang KPK akan menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

Namun, hingga TPS ditutup, hanya 36 tahanan yang menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Baca juga: Di Rutan KPK, hanya 36 dari 65 Tahanan yang Mencoblos

"Kemarin memang sempat muncul permintaan agar tidak mengenakan baju tahanan, misalnya, atau tidak dalam keadaan diborgol ketika keluar dari rutan masing-masing menuju tempat pemungutan suara," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Juru Bicara KPK Febri DiansyahDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Akan tetapi, permintaan tersebut tak bisa dipenuhi KPK. Sebab, bertentangan dengan aturan yang berlaku.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada di KPK. Kalau kami misalnya tidak mengenakan borgol dan tidak mengenakan baju tahanan," kata dia.

Baca juga: Hanya 6 dari 119 Tahanan Teroris di Polda Metro Jaya yang Mencoblos

Terkait dengan tahanan yang tak menggunakan hak pilih, Febri menilainya sebagai hak tahanan.

Menurut Febri, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berupaya memfasilitasi para tahanan untuk menyalurkan suaranya.

"KPK tidak bisa memaksa siapa pun juga. Jadi kalau ada tahanan ataupun pihak lain yang tidak memberikan hak suaranya tentu itu kembali pada mereka masing-masing. Pada prinsipnya KPK sudah fasilitasi kesempatan bagi untuk memberikan suara," ujar Febri.

Baca juga: Tingkah Para Tahanan KPK Saat Nyoblos, dari Unjuk Borgol hingga Teriak Prabowo

"Dan mereka akhirnya menandatangani pernyataan tidak memberikan hak suara pada pemilu kemarin. Jadi prinsip dasarnya KPK bersama pihak TPS itu sudah berkoordinasi semaksimal mungkin," sambung Febri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X