Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Tahanan Ada yang Minta Tak Kenakan Borgol dan Rompi Tahanan Saat Mau Nyoblos

Kompas.com - 18/04/2019, 20:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, sempat ada permintaan dari sejumlah tahanan untuk tak mengenakan rompi tahanan dan borgol saat ke TPS 012 Guntur, Rutan K-4 KPK.

Pada Rabu (17/4/2019) kemarin, terdaftar 65 tahanan dari tiga rutan cabang KPK akan menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

Namun, hingga TPS ditutup, hanya 36 tahanan yang menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Baca juga: Di Rutan KPK, hanya 36 dari 65 Tahanan yang Mencoblos

"Kemarin memang sempat muncul permintaan agar tidak mengenakan baju tahanan, misalnya, atau tidak dalam keadaan diborgol ketika keluar dari rutan masing-masing menuju tempat pemungutan suara," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Juru Bicara KPK Febri DiansyahDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Akan tetapi, permintaan tersebut tak bisa dipenuhi KPK. Sebab, bertentangan dengan aturan yang berlaku.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada di KPK. Kalau kami misalnya tidak mengenakan borgol dan tidak mengenakan baju tahanan," kata dia.

Baca juga: Hanya 6 dari 119 Tahanan Teroris di Polda Metro Jaya yang Mencoblos

Terkait dengan tahanan yang tak menggunakan hak pilih, Febri menilainya sebagai hak tahanan.

Menurut Febri, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berupaya memfasilitasi para tahanan untuk menyalurkan suaranya.

"KPK tidak bisa memaksa siapa pun juga. Jadi kalau ada tahanan ataupun pihak lain yang tidak memberikan hak suaranya tentu itu kembali pada mereka masing-masing. Pada prinsipnya KPK sudah fasilitasi kesempatan bagi untuk memberikan suara," ujar Febri.

Baca juga: Tingkah Para Tahanan KPK Saat Nyoblos, dari Unjuk Borgol hingga Teriak Prabowo

"Dan mereka akhirnya menandatangani pernyataan tidak memberikan hak suara pada pemilu kemarin. Jadi prinsip dasarnya KPK bersama pihak TPS itu sudah berkoordinasi semaksimal mungkin," sambung Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com