KPU Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Bawaslu soal Pemungutan Suara Susulan di Sydney

Kompas.com - 17/04/2019, 20:13 WIB
Arief Budiman KOMPAS.com/HaryantipuspasariArief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) soal pemungutan suara susulan di Sydney, Australia.

Rekomendasi ini menyusul adanya dugaan pemilih yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena TPS ditutup. Padahal, pemilih tersebut telah ikut mengantre di TPS.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, pihaknya akan lebih dulu mengklarifikasi jumlah pemilih yang sudah mendaftar dalam antrean ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney.

"Antrean itu kita harus lakukan klarifikasi, antrean yang panjang itu berapa orang sebetulnya yang sudah masuk dalam daftar yang akan menggunakan hak pilih. Jangan sampai antrean yang panjang itu sebetulnya belum daftar," kata Arief di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Belum Ada Kepastian Coblosan Lanjutan di Sydney Bakal Digelar

Arief mengatakan, pihaknya hanya dapat melayani pemilih yang sudah terdaftar di formulir C7.

Sementara, pemilih yang belum tercatat di C7 hingga waktu pemungutan suara berakhir, tetap tak bisa gunakan hak pilih mereka.

Selain mengklarifikasi jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrean, KPU juga akan melakukan klrafikasi kategori pemilih.

"Kemudian mereka (pemilih) masuk dalam kategori apa, apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK)," kata Arief.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Susulan di Sydney

"Karena ini akan memengaruhi berapa banyak jumlah surat suara yang akan kami sediakan. Jadi kami juga akan melakukan pengecekan sampai hari ini surat suara yang ada di sana masih tersedia berapa banyak," lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Sydney, Australia.

"Memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2109).

Baca juga: [KLARIFIKASI] Penjelasan soal Tuduhan WNA Berbuat Curang dalam Pencoblosan di Sydney

Menurut Fritz, pihaknya telah mendapatkan keterangan dari PPLN dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) Sydney mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang berlangsung Sabtu (13/4/2019).

Didapati fakta bahwa PPLN Sydney telah menutup TPS pukul 18.00.

Padahal, masih ada pemilih dalam antrean yang belum mencoblos. Tindakan ini menyebabkan pemilih tak bisa gunakan hak pilihnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Nasional
Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Resistensi Warga Bikin Tracing Jadi Sulit

Satgas Covid-19 Sebut Resistensi Warga Bikin Tracing Jadi Sulit

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pendidikan Tinggi yang Diajukan Mahasiswa

MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pendidikan Tinggi yang Diajukan Mahasiswa

Nasional
Terawan Dicari Publik, Kemenkes: Jadwal Pak Menkes Padat...

Terawan Dicari Publik, Kemenkes: Jadwal Pak Menkes Padat...

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan pada Semester I-2020 Meningkat

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan pada Semester I-2020 Meningkat

Nasional
Orang Obesitas Lebih Rentan Terpapar Covid-19, Ini Tips Mencegahnya...

Orang Obesitas Lebih Rentan Terpapar Covid-19, Ini Tips Mencegahnya...

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, Komnas HAM Minta Jaminan Hak Hidup dan Sehat Warga

Pilkada Saat Pandemi, Komnas HAM Minta Jaminan Hak Hidup dan Sehat Warga

Nasional
Rapat Paripurna, Pimpinan DPR Diminta Surati Kapolri Tindak Kasus Narkoba di Sumut

Rapat Paripurna, Pimpinan DPR Diminta Surati Kapolri Tindak Kasus Narkoba di Sumut

Nasional
ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 'Terjun Bebas'

ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 "Terjun Bebas"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X