Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Penjelasan soal Tuduhan WNA Berbuat Curang dalam Pencoblosan di Sydney

Kompas.com - 15/04/2019, 16:15 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Sejumlah video yang viral di media sosial menuding Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) di Sydney, Australia atas nama Samsul Bahri, melakukan kecurangan Pilpres 2019.

Tuduhan kecurangan muncul setelah terjadi kisruh saat pencoblosan yang berlangsung di Sydney kemarin, Minggu (14/4/2019).

Dalam video tersebut, sejumlah warga tengah beradu mulut dengan seorang laki-laki berkacamata dan memakai jas biru. Posisi keduanya dibatasi oleh pagar putih.

Narasi yang ditampilkan adalah kecurangan dilakukan untuk memenangkan pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi sekaligus bantahan terkait video viral itu.

Narasi yang beredar:

Sejumlah pengguna Facebook mengunggah video yang menampilkan kekisruhan antara sekelompok orang dengan pria berkacamata dan memakai jas biru pada Minggu (14/4/2019).

Kekisruhan terjadi karena sejumlah warga negara Indonesia di Sydney tidak bisa melakukan pencoblosan. Gerbang di gedung yang menjadi lokasi pencoblosan pun ditutup.

Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik ini, pria yang disebut sebagai Ketua KPPS Sydney, Samsul Bahri ini terlihat mondar-mandir mendekati pagar putih. Seseorang bernama Samsul Bahri itu pun dituduh bukan WNI.

Penelusuran Kompas.com:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyampaikan bahwa video mencantumkan nama Samsul Bahri adalah hoaks.

"Di hoaks itu muncul bahwa seakan-akan Samsul Bahri anggota KPPSLN. Di kami enggak ada yang namanya Samsul Bahri," ujar Ilham saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (14/4/2019).

Bahkan, nama tersebut dikatakannya tidak tercantum sebagai anggota KPPSLN di mana pun.

Menurut narasi yang muncul di dalam video, terdapat dugaan kecurangan untuk memenangkan paslon tertentu di pilpres yang diselenggarakan di Sydney.

Terkait video tersebut, Ilham mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui nama Samsul Bahri.

"Ya enggak ngerti, Samsul Bahri itu siapa," kata dia.

Baca juga: KPU Bantah soal Kabar Samsul Bahri, WNA yang Disebut Mengurus Pencoblosan di Sydney

Terkait kekisruhan itu, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri di Sydney, Heranudin, memberikan penjelasan. Menurut Heranudin, pihaknya sudah mengantisipasi membeludaknya pemilih.

Namun, menurut dia, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) membeludak pada satu jam terakhir, yakni pukul 17.00 - 18.00 waktu lokal.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengantisipasi kepadatan pencoblosan dengan memperhitungkan sekitar 2,000 DPKLN yang sudah mendaftar online dan yang tidak mendaftar online.

Untuk yang tidak mendaftar online, Heranudin berujar, saat itu PPLN memprediksi ada sekitar 1.000 orang. Namun, nyatanya ada lebih dari 1.000 orang yang memadati Town Hall Sydney.

"Mereka ke sana karena Town berada di pusat kota sehingga bisa dijangkau," tuturnya.

Baca juga: Ada Petisi Minta Pemilu Ulang di Sydney, Ini kata Ketua PPLN Setempat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com