Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Beberapa TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang dan Susulan

Kompas.com - 17/04/2019, 20:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyampaikan hasil pengawasan proses pemungutan suara Pemilu 2019.

Fritz mengatakan, ada 38 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang. Menurutnya, ada beberapa penyebab pemungutan suara harus diulang.

"Ada misalnya seperti di Jambi misalnya 24 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara karena kotak suaranya basah akibat banjir," kata Fritz saat ditemui wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Cianjur Rekomendasikan Pemungutan Suara Diulang

Fritz juga mengatakan, adanya TPS di Kepulauan Riau (Kepri) yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang karena beberapa pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

"Ada juga di Kepri, ada 11 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena ada orang dari daerah lain yang tidak terdaftar di DPT, tidak terdaftar di DPTb, tetapi melakukan pencoblosan," tuturnya.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang

Sementara itu, Fritz mengatakan pemungutan suara susulan berpotensi dilakukan di 1.395 TPS di Papua.

"Ada 367 di distrik Abepura Jayapura. 335 distrik Jayapura Selatan, di kota Jayapura. Di distrik kabupaten Iintan Jaya 288 TPS. Total TPS yang berpotensi pemungutan suara susulan. 1.395 TPS," jelasnya.

Baca juga: Satu TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara Tunda Pencoblosan, Ini Sebabnya

Fritz memberikan contoh penyebab pemungutan suara susulan seperti yang terjadi di Manokwari Selatan, Papua. TPS di daerah tersebut tidak memiliki Surat Keterangan (SK).

"Ada TPS yang tidak memiliki SK dikarenakan ada penggantian KPPS tanpa adanya pemberitahuan," pungkasnya.

Kompas TV Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di kediamannya di Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4). Dalam keterangan persnya, Megawati menyampaikan bahwa dari lima kertas surat suara sejak awal sudah memprediksi tidak mungkin selesai jika siang hari. Maka dari itu, PDI-P pun mengantisipasi dan meminta kepada KPU bahwa siapapun yang telah mendaftarkan diri tidak bisa diabaikan. Mereka tetap harus diberikan hak dan kewajibannya untuk memilih. Hal itu pun dapat berjalan dengan baik, meski penghitungan masih belum selesai hingga Rabu (17/4) malam. Mengacu pada apa yang dikatakan pada capres nomor urut 01 Jokowi, Megawati pun mengikuti dan menunggu hasil keputusan resmi dari KPU. #MegawatiSoekarnoputri #JokowiMaruf #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com