Kirim Pemantau ke 15 Provinsi, KIPP Sebut Aceh dan Papua Jadi Daerah Paling Rawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aceh dan Papua termasuk dalam wilayah yang memiliki kerawanan dalam proses pemilu menurut catatan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Majelis Nasional KIPP, Standarkiaa Latief, mengatakan peta kerawanan itu yang menjadi dasar penempatan para relawannya. Total, mereka telah mengirimkan 10.000 relawan pemantau pemilu ke 15 provinsi.

"Aceh, Papua, itu kategori hotspot area, kalau dari pengalaman pilkada, pileg, pilpres, itu rawan konflik, termasuk Jawa, di beberapa daerah tertentu," kata Standarkiaa saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Menurut dia, masa transisi dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi momen paling rawan terjadinya kecurangan.

Baca juga: Publik Diharap Aktif Awasi Pemilu 2019 hingga Penghitungan Suara

Salah satu modus kecurangan yang berpotensi terjadi di momen rawan itu misalnya dengan mengganti kertas plano hasil rekapitulasi suara.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kaa Standarkiaa, modus seperti itu kerap kali terjadi.

"Rekap itu kan kelihatan semua di plano, sinkron dengan (form model) C1, tapi ketika surat suara sudah dihitung semua di TPS, dia mau berpindah ke tingkat kecamatan ata PPK, kertas plano kan bukti dasar, terganti," ujarnya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Apa Saja Yang Dibawa Ke TPS

Selain itu, modus kerawanan lain terjadi saat saksi tak memperhatikan jalannya proses pemilu.

Ia menuturkan saksi bisa saja memiliki keperluan untuk buang air kecil atau mengurusi anaknya, sehingga potensi kecurangan saat itu sangatlah tinggi.

Kemudian, potensi kecurangan dapat pula melibatkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Standarkiaa mengatakan, pemilu dapat berjalan lancar dan damai jika seluruh pihak terkait mematuhi aturan yang ada.