Pesan Menhan kepada TNI: Kalau Tak Terjadi Apa-apa Selama Pemilu, Diam Saja

Kompas.com - 15/04/2019, 18:43 WIB
Menteri Pertanahan RI Ryamizad Ryacudu KOMPAS.com/SRI LESTARIMenteri Pertanahan RI Ryamizad Ryacudu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa institusi TNI netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Seluruh prajurit harus menjalankan sumpah Sapta Marga.

"Saya selalu ingatkan agar prajurit TNI netral. Kalau tidak, ada risiko yang dihadapi," kata Ryamizard dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2019), seperti dikutip Antara.

Menhan mengatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan kepada semua satuan di TNI untuk menjaga netralitas pada pemilu dan jangan ikut terbawa arus dalam suasana politik nasional.

Menurut dia, TNI harus tegak lurus menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara karena kalau terkait Pemilu sudah ada pihak yang bertanggung jawab.

"Saya sudah katakan kepada Kodam di seluruh Indonesia, agar profesional, jangan ikut-ikutan karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan Polri yang menangani. TNI kalau tidak terjadi apa-apa (selama pemilu), diam saja," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia harus disambut dengan riang gembira dengan cara memanfaatkan hak pilihnya dengan memilih sesuai dengan pilihannya.

Ryamizard menceritakan dirinya dengan Prabowo Subianto merupakan teman karena pernah menjadi prajurit di TNI, namun hubungannya tetap baik.

"Pesta demokrasi yang menghabiskan dana Rp 25 triliun bukan untuk marah-marah dan fitnah. Kalau itu terjadi, rakyat yang dirugikan," katanya.

Menhan berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman. Selain itu, diharapkan semua pihak bisa menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X