TKN Kerahkan Relawan dan Saksi Parpol Koalisi Kawal Suara di TPS

Kompas.com - 15/04/2019, 16:50 WIB
Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq, di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq, di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional ( TKN), Maman Imanulhaq, menyebutkan telah menginstruksikan kepada relawan dan seluruh partai politik koalisi Indonesia kerja untuk berpartisipasi dalam mengawal suara di tempat pemungutan suara ( TPS).

"TKN menginstruksikan kepada relawan dan seluruh parpol mengajak masyarakat untuk memilih. Kami juga minta ada saksi dari relawan maupun di luar relawan untuk mengawal suara sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi suara, dan sebagainya," ujar Maman ketika ditemui di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Jokowi sebagai Pemimpin yang Maju

Pemilihan yang jujur dan adil, lanjut Maman, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk menuju demokrasi yang berkualitas. Maka dari itu, ia menyebutkan TKN telah membagi relawan dan saksi dari parpol koalisi di sejumlah TPS.

"Kita sudah membagi dengan jelas, misalnya PKB jadi saksi di wilayah Sukabumi," paparnya.

Relawan, seperti diungkapkan Maman, tidak hanya bertugas menjaga dan mengawal suara di TPS, tetapi juga bertugas di posko pengaduan TKN.

Baca juga: Usai Umrah, Jokowi Melanjutkan Perjalanan ke Madinah

Maman menuturkan, TKN telah membuka posko pengaduan kecurangan pemilu di rumah aspirasi. Jadi, masyarakat bisa melaporkan adanya kecurangan pemilu ke posko pengaduan TKN yang kemudian akan ditindaklanjuti.

"Kita sudah siapkan bagaimana beberapa aplikasi dan pelatihan ke relawan partai koalisi, bagaimana mengawasi termasuk mengunggah foto bukti di TPS masing-masing," ungkapnya kemudian.



Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X