Kompas.com - 15/04/2019, 16:50 WIB
Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq, di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq, di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq, menyebutkan telah menginstruksikan kepada relawan dan seluruh partai politik koalisi Indonesia kerja untuk berpartisipasi dalam mengawal suara di tempat pemungutan suara (TPS).

"TKN menginstruksikan kepada relawan dan seluruh parpol mengajak masyarakat untuk memilih. Kami juga minta ada saksi dari relawan maupun di luar relawan untuk mengawal suara sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi suara, dan sebagainya," ujar Maman ketika ditemui di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Jokowi sebagai Pemimpin yang Maju

Pemilihan yang jujur dan adil, lanjut Maman, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk menuju demokrasi yang berkualitas. Maka dari itu, ia menyebutkan TKN telah membagi relawan dan saksi dari parpol koalisi di sejumlah TPS.

"Kita sudah membagi dengan jelas, misalnya PKB jadi saksi di wilayah Sukabumi," paparnya.

Relawan, seperti diungkapkan Maman, tidak hanya bertugas menjaga dan mengawal suara di TPS, tetapi juga bertugas di posko pengaduan TKN.

Baca juga: Usai Umrah, Jokowi Melanjutkan Perjalanan ke Madinah

Maman menuturkan, TKN telah membuka posko pengaduan kecurangan pemilu di rumah aspirasi. Jadi, masyarakat bisa melaporkan adanya kecurangan pemilu ke posko pengaduan TKN yang kemudian akan ditindaklanjuti.

"Kita sudah siapkan bagaimana beberapa aplikasi dan pelatihan ke relawan partai koalisi, bagaimana mengawasi termasuk mengunggah foto bukti di TPS masing-masing," ungkapnya kemudian.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf berharap, kepolisian menindak tegas penyebar dan pembuat berita bohong server pengaturan untuk kemenangan salah satu pasangan calon di pilpres 2019. Menurut Wakil Ketua TKN, Arsul Sani, berharap pelaku penyebaran berita bohong dapat diadili. Menurut Arsul, kabar bohong atau hoaks lebih berpotensi menimbulkan kekacauan. Masyarakat diharap mencari informasi yang valid dari media yang tepercaya. #ServerHoaksKPU #VideoHoaksKPU #ServerKPUDisetting
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.