Kompas.com - 15/04/2019, 12:39 WIB
Ilustrasi media sosial shutterstockIlustrasi media sosial

KOMPAS.com - Pada masa tenang Pemilu 2019, alat peraga kampanye sudah diturunkan. Peserta pemilu, baik calon presiden-calon wakil presiden dan calon anggota legislatif juga tak dibolehkan membicarakan program kerja atau visi-misi.

Namun, perdebatan mengenai Pemilu 2019 masih terjadi di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, bahkan Instagram. Ada netizen yang menyampaikan dukungan terbuka, hingga unek-unek terhadap kandidat yang tak akan dipilihnya.

Menanggapi ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap masa tenang dijadikan momentum untuk mendalami informasi seputar pencoblosan.

"Harus diingat oleh setiap pemilih, mestinya masa tenang ini adalah masa di mana kita berkontemplasi, merenung kembali, dan memantapkan pilihan. Sehingga, kita betul-betul punya bekal informasi yang cukup untuk memilih di TPS nanti," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini saat dihubungi Kompas.com pada Senin (15/4/2019).

Baca juga: Masa Tenang Pemilu, KPI Minta Lembaga Penyiaran Ikuti Aturan Main

Titi menyarankan para pendukung untuk mengisi konten media sosial dengan informasi seputar pemilu. Dengan demikian, dukungan politik itu juga akan tersalurkan dengan baik, yaitu di kotak suara.

"Berikan dukungan politik itu nanti saja di bilik suara. Nah, di media sosial lebih baik kita menyosialisasikan soal bagaimana tata cara mencoblos yang baik, bagaimana memilih pemilu yang benar, sehingga nanti suara kita bisa dihitung sebagai suara sah," ujar Titi.

Titi berharap masyarakat memanfaatkan masa tenang untuk tidak saling menghina atas dasar dukungan dalam pemilu.

Di sisi lain, Perludem memahami bahwa tidak ada aturan yang melarang perbuatan itu dilakukan di media sosial.

"Kalau terhadap warga dan pemilih, memang tidak ada pengaturan yang melarang untuk menyampaikan unek-unek (di media sosial)," kata Titi. 

Titi mengingatkan, hal yang tidak boleh dilakukan warganet adalah menyebar fitnah, menyampaikan ujaran kebencian, menyebarkan informasi bohong, atau memprovokasi orang lain.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bingung Pilih Caleg?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.