Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: Prabowo Mendiskreditkan Soeharto dan SBY

Kompas.com - 13/04/2019, 23:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto yang menyalahkan para presiden sebelum Jokowi soal perekonomian negara.

Menurut Erick, Prabowo sudah mendiskreditkan para presiden pendahulu Jokowi.

"Ketika Pak Prabowo mendiskreditkan presiden-presiden sebelumnya, tentu kalau kami melihat sangat disayangkan karena berarti Pak Harto juga kena, berarti Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga kena," kata Erick usai debat kelima pilpres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019).

Almarhum Soeharto adalah mantan mertua Prabowo. Sementara SBY adalah Ketua Umum Demokrat yang ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Saat Prabowo Salahkan Para Presiden Sebelum Jokowi soal Perekonomian Negara

Erick mengatakan, kekurangan dan kelebihan pemimpin adalah hal yang biasa. Masyarakat harus mampu melihat kelebihan, bukan kekurangan semata.

Sebab, Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.

"Sejarah Indonesia itu dibangun karena kepemimpinan beliau-beliau semua dari zaman Pak Soekarno sampai hari ini," katanya.

Baca juga: Ditanya soal Kritik Prabowo, AHY Minta Hargai Pemimpin Pendahulu

Dalam debat, Prabowo menilai kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo.

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kader Demokrat Teriak-teriak Ingin Keluar Koalisi Prabowo-Sandi Saat Debat

Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.

"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com