Cerita Caleg: Hidayat Nur Wahid Habiskan Rp 1,6 Miliar untuk Pemilu 2019

Kompas.com - 13/04/2019, 18:03 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di gedung DPR dan MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Fachri FachrudinWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di gedung DPR dan MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sama seperti Pemilu 2014, Hidayat maju di Dapil DKI Jakarta 2. Ia mengaku tak kesulitan untuk mengampanyekan diri ke publik, lantaran sehari-harinya selalu dekat dengan masyarakat.

"Tidak ada yang baru (dalam kampanye) karena yang saya lakukan selama masa kampanye ini sesungguhnya mengintensifkan dan melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan sebagai wakil rakyat, ketemu konstituen, menyerap aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi mereka, berkomunikasi dengan mereka," kata Hidayat kepada Kompas.com, Sabtu (13/4/2019).

Namun demikian, menjadi seorang caleg petahana tak membuat Hidayat lantas tak punya strategi kampanye. Hidayat aktif mengampanyekan diri, dari mulai sosialisasi ke warga hingga kampanye melalui alat peraga.

Baca juga: Cerita Caleg: Greget dengan Kualitas Anggota DPR, Yurgen Banting Stir dari Jurnalis Jadi Caleg

Dalam hal sosialisasi, Hidayat kerap terjun hingga ke tingkat RT, RW, sampai komunitas. Pergerakannya ini tak lepas dari bantuan relawan atau kader partai.

Selama enam bulan kampanye, Hidayat mengaku sudah terjun ke sekitar 1.900 titik.

"Kebetulan kita tidak dokumentasikan ya, tapi kalau satu hari saya bisa datang ke 5-6 titik, kalau kita kampanye sejak 6 bulan yang lalu, 6 bulan itu berarti 180 hari, 180 dikali 5 ya sudah 1900 titik," ujarnya.

Dalam hal sosialisasi, Hidayat mengaku mendapat banyak bantuan dari warga yang bergotong royong untuk menyiapkan tempat, konsumsi, hingga membantu mengumpulkan warga.

Baca juga: Cerita Caleg: Dian Fatwa Pening Saat Ongkos Politik Membengkak...

Kepada warga, Hidayat menyampaikan apa yang sudah ia kerjakan di DPR, apa yang menjadi targetnya ke depan, hingga bagaimana peluang, manfaat, dan tantangan mempunyai anggota dewan.

Tak jarang ia terjun ke warga bersama dengan caleg PKS lainnya dari tingkat DPRD.

Sehingga, selain mengampanyekan dirinya sendiri, Hidayat juga mengampanyekan caleg DPRD, partainya, sekaligus pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi 3 in 1, sekali kampanye kita bisa mengampanyekan 3 hal itu, ya untuk presidennya, dpr iya, dprd iya, dan itu menjadi juga murah meriah," ujarnya.

Andalkan APK

Untuk kampanye di lapangan, Hidayat mengaku menghabiskan dana sekitar Rp 600-700 juta.

Namun, biaya ini belum termasuk dengan alat peraga kampanye (APK), mulai dari brosur, pamflet, spanduk, hingga baliho

Meski mengaku tak menggunakan jasa periklanan yang mahal, Hidayat menyebut telah menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar untuk kampanye lewat alat peraga. Biaya ini sudah meliputi pemasangan APK.

Untuk menghemat biaya, spanduk dan baliho yang dipasang kerap menggunakan bambu sebagai alat penyangga.

Baca juga: Cerita Caleg: Dijuluki Pembawa Hujan, Daniel Johan Sampai Diminta Padamkan Kebakaran Hutan

Prinsipnya, APK dipasang mewakil RT, RW, atau lingkungan yang meliputi daerah penilihan.

"Publik kan belum tentu bisa langsung mengasosiasikan apa yang mereka tahu tentang saya dikaitkan dengan Pemilu 2019. Mungkin mereka tahu, mereka mengenal saya, tapi kan mereka belum tentu tahu bahwa saya adalah dicalonkan kembali," kata Hidayat.

"Dan karenanya dicalonkan kembali harapannya adalah untuk didukung kembali. Baliho, spanduk, banner, leaflet dan sebagainya itu adalah untuk menjembatani antara asosiasi mereka terhadap saya dan asosiasi mereka terhadap saya sebagai calon anggota dewan," sambungnya.

Hidayat mengaku, APK yang ia pasang pernah dirusak oleh oknum tak dikenal. Tetapi, setelah ditelusuri, pihak yang merusak ini adalah suruhan dari partai politik tertentu.

"Seharusnya berkampanye itu ya fairplay saja, ini demokrasi bukan democrazy, harusnya fairplay saja kita berkompetisi dalam kepositifan. Harusnya kalau mereka ingin bertanding dalam bentuk baliho ya bikin aja baliho yang lebih bagus, lebih atraktif, tanpa kemudian harus merusak," ujar Hidayat.

Menanggung dana saksi untuk partai

Selain biaya kampanye lewat sosialisasi dan alat peraga, masih ada biaya lain yang dikeluarkan oleh Hidayat, yaitu dana saksi.

Kebijakan partai, caleg, utamanya petahana, memberikan dana ke partai. Dana tersebut dihimpun partai untuk kemudian dibagikan kembali ke para caleg untuk menyokong biaya saksi.

Namun demikian, Hidayat enggan menyebutkan nominal yang ia berikan ke PKS.

Baca juga: Cerita Caleg: Blusukan ke Pelosok Sulawesi, Badaruddin Tidur di Warung saat Kampanye

"Jadi secara prinsip saksi dikoordinasikan oleh partai, pembiayaannya partai membantu dan kemudian anggota DPR, terutama yang incumbent juga akan memberikan bantuannya untuk pembiayaan saksi-saksi," katanya.

Jika diakumulasikan, total dana yang Hidayat keluarkan selama masa kampanye adalah Rp 1,6 miliar. Jumlah ini terdiri dari pengeluaran untuk sosialisasi dan alat peraga.

Hidayat mengaku, biaya yang ia keluarkan di pemilu kali ini tak jauh berbeda dengan Pemilu 2019.

"Enggak signifikan, peningkatannya sangat sedikit. Karena kalau sekarang ini sebenarnya karena saya sangat terbantu dengan dapilnya sama (dengan Pemilu 2014)," kata Hidayat.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X