Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Minta BUMN Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 10/04/2019, 14:43 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyerukan kepada para pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Jika Allah berkehendak mohon kami dibentengi tata kelola yang baik untuk menunjukkan komitmen kami. Soal netralitas BUMN kami juga setuju," ujar Sandiaga saat menemui Federasi Serikat Pekerja BUMN di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Sandiaga menambahkan, dalam Pilpres 2019, jika ada mobilisasi yang dikerahkan oleh oknum manapun, hal itu sangat tidak dibenarkan dengan dalih apapun.

Baca juga: Menteri Rini: HUT BUMN Bukan Kampanye Terselubung

BUMN, lanjutnya, adalah badan usaha milik rakyat yang harus profesional. Jika ada tindakan yang menyimpang dari BUMN, maka harus diluruskan.

"BUMN harus tunjukkan profesionalitasnya. Tindakan menyimpang harus diluruskan dan mendorong pilar ekonomi. Di atas semuanya, BUMN harus menjadi sistem ekonomi bangsa," paparnya.

Sebelumnya, terdapat isu yang tersebar luas di media sosial beberapa hari ini soal tuduhan adanya pengerahan massa pada acara perayaan ulang tahun BUMN yang direncanakan pada 13 April 2019 untuk kampanye politik salah satu pasangan calon.

Ketua Forum Humas BUMN Rohan Hafas menampik atas informasi tersebut.

"Isu tersebut terlalu mengada-ada," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: BUMN: Kalau 3 Juta Pegawai dan Keluarga Kumpul, Mungkin Bikin Panik...

Sebab, menurut Rohan, 13 April memang hari tanggal berulang tahunnya Kementerian BUMN. Jadi bukan karena ada kampanye salah satu paslon.

Oleh karena itu, kata dia, BUMN-BUMN ingin menggembirakan pegawai atas kerja kerasnya selama ini.

Kompas TV Pembentukan holding BUMN sedang kejar tayang. Kali ini, rencana pembentukan holding BUMN penerbangan, tetapi berpolemik. Kendati Kementerian BUMN sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk pembuatan aturan alias PMK, landasan pembentukan holding masih menjadi pertanyaan banyak kalangan. Penggabungan aset agar lebih besar antara angkasa pura 1, Angkasa Pura 2, dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak cukup kuat sebagai landasan. #HoldingBUMN #HoldingPenerbangan #Kartel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com