Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei Internal BPN, Ma'ruf Tak Mau Terpengaruh

Kompas.com - 09/04/2019, 19:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan tak mau terpengaruh dengan hasil survei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diketahui, berdasarkan survei internal BPN, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 38 persen sedangkan Prabowo-Sandi 62 persen.

"Seperti biasa, saya katakan kami tidak terpengaruh oleh survei itu," kata Ma'ruf usai berkampanye di Lapangan PT Kertas Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Ma'ruf menambahkan, hasil survei internal BPN berbeda dengan kebanyakan hasil survei pada umumnya yang menunjukkan keunggulan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, ia mengatakan, sebaiknya publik membandingkan survei internal BPN itu dengan survei lembaga lain yang menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul.

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 62 Persen, Jokowi-Maruf 38 Persen

"Ya survei itu kan banyak. Kita lihat aja. Mayoritas survei itu bagaimana. Boleh aja survei itu nanti ini, ada itu, tapi kita lihat kebanyakan survei itu bunyinya seperti itu (menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul)," lanjut dia.

Sebelumnya Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN), Sugiono, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga berada di angka 62 persen.

Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menurut survei BPN, hanya sebesar 38 persen.

Hal itu ia ungkapkan dalam pertemuan antara BPN dan awak media nasional serta internasional di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

"Berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo berada di angka 62 persen dan Jokowi 38 persen," ujar Sugiono.

Dengan demikian, menurut survei BPN, tidak ada responden yang tidak menjawab atau merahasiakan jawaban.

Menurut Sugiono, survei tersebut dilakukan pekan lalu atau sekitar akhir Maret hingga awal April di 34 provinsi.

Sebanyak 1.440 responden dengan berbagai latar belakang terlibat dalam survei.

Sugiono mengatakan, metodologi yang digunakan tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lain, yakni multistage random sampling.

"(Survei melibatkan) 1.440 responden. Diadakan seminggu lalu. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling," kata Sugiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com